Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membuka suara terkait wacana impor Kereta Rel Listrik (KRL) dari Jepang, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengeluarkan hasil audit untuk tidak merekomemdasikan impor infrastruktur perkeretaapian tersebut.

"Kemaren kan ada audit dari BPKP, bahwa sedang dipelajari tentang itu. Kalau kemahalan tentu opsinya tidak (impor). Kalau hanya membebani penambahan kapasitas dengan harga yang mahal tentu kita harus berpikir ulang," ucap Erick Thohir di Stasiun Pasar Senen Jakarta, Selasa (18/4/2023).

Baca juga: Sempat Ditolak, Kementerian BUMN Buka Peluang Impor KRL Bekas Lagi dari Jepang

Meski demikian, Menteri Erick tetap membuka kemungkinan untuk impor KRL, mengingat kebutuhan rangkaian kereta (trainset) di domestik sangat diperlukan.

"Nah cuma kemarin kan sudah dibicarakan. Peningkatan di kereta ini cukup tinggi, ini solusinya apa? impor atau bikin sendiri? Ini yang lagi dihitung kembali," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, sebaiknya Indonesia perlu melakukan impor KRL sebanyak 10 hingga 12 trainset atau rangkaian kereta di tahun ini.

Untuk itu, pihaknya segera melakukan diskusi lanjutan bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan tentunya BPKP.

"Di 2023 kita memang akan diskusi dengan BPKP, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk ada impor darurat," ucap pria yang akrab disapa Tiko dalam rapat bersama Komisi VI DPR-RI, dikutip Kamis (13/4/2023).

"Mungkin 10 hingga 12 trainset. Ini sedang kita kaji dan kita bicarakan dengan BPKP dalam waktu dekat," sambungnya.

Impor KRL bekas dari Negeri Sakura ini merupakan strategi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan yang dinilai cukup mendesak.

Tiko juga mengatakan, untuk rencana jangka panjang, kebutuhan trainset nantinya akan dipenuhi dari produksi dalam negeri. Yakni diproduksi dari pabrik PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka.

"Soal Kereta Api kita sudah mereviu secara detail. Kita melihat pada 2025 visible untuk bisa diproduksi Inka," ucap Tiko.

"Kita lagi rancang untuk kebutuhan capital expenditure, peningkatan dari PMN 2024 untuk tambahan di bengkel Banyuwangi," pungkasnya.

Baca juga: Jawab Tantangan, Andre Rosiade Naik KRL ke DPR, Warganet: Coba Sampai Stasiun Manggarai Pak

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), resmi menolak pengadaan impor keretal rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Hal itu disampaikan Deputi Koordinasi Pertambangan dan Investasi, Septian Hario Seto dalam acara Konferensi Pers dalam rangka pengadaan kereta impor di Kemenko Marves, Kamis (6/4/2023).

"Saat ini tidak direkomendasikan untuk impor ini. Dari hasil review sudah cukup jelas, kita akan mengacu pada hasil review (BPKP)," kata Seto.

Seto menjelaskan, penolakan itu sesuai dengan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dimana, terdapat empat hal yang mendasari keputusan itu.

Pertama, rencana impor KRL bekas ini dinilai tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional.

Kedua, pengadaan KRL impor bekas ini tidak dapat di pertimbangkan, karena fokus pemerintah adalah pada penegakan produksi dalam negeri dan subsitusi impor melalui P3DN.

"Ketiga, KRL bukan baru yg akan diimpor dari Jepang, tidak memenuhi kriteria sebagai barang modal bukan baru yang dapat di impor sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021. Dan peraturan menteri perdagangan yang mengatur kebijakan dan peraturan impor," tutur dia.

Terakhir, hasil dari BPKP bahwa jumlah KRL yang beroperasi saat ini adalah 1.114 unit. Artinya, jumlah armada itu lebih banyak dibandingkan dengan armada tahun 2019 yakni 1.078 unit.