Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penerapan Zero ODOL atau Over Dimension Over Load tidak secara otomatis bisa menaikkan daya saing produk-produk Indonesia terhadap negara lain.

Untuk bisa menjadi kompetitif itu harus juga disertai dengan perbaikan kinerja-kinerja lainnya seperti perbaikan infrastruktur jalan yang rusak.

Ketua Bidang Perhubungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Carmelita Hartoto mengatakan, pembebasan truk ODOL tidak otomatis membuat produk kita menjadi kompetitif dan meningkatkan daya saing internasional.

Baca juga: Hindari Kerugian Ekonomi, APINDO Minta Jangan Ada Lagi Pembatasan Truk Angkutan di Masa Liburan

"Harus disertai perbaikan kinerja-kinerja yang lain meskipun memang pembebasan truk ODOL itu akan mengurangi resiko kecelakaan,” katanya kepada wartawan, Kamis (10/5/2023).

Dikatakannya, masih tingginya biaya logistik di Indonesia, produk-produk dari Indonesia pun akan sulit bersaing dengan produk dari negara lain.

“Masih tingginya biaya logistik di Indonesia lah yang menyebabkan produk-produk Indonesia kurang kompetitif dibanding dengan produk barang sejenis dari negara lain,” ujarnya.

Carmelita mengutarakan bahwa masih tingginya biaya logistik di Indonesia itu tidak bisa dianalisa dengan pengamatan sesaat, tapi harus melalui investigasi komprehensif dan terukur yang disertai bukti-bukti yang aktual.

Disebutkan, Logistics Performance Index yang dirilis oleh World Bank merujuk ada beberapa indikator yang bisa mempengaruhi kenaikan biaya logistik dan salah satunya adalah kualitas infrastruktur jalan.

“Jadi, dengan kualitas infrastruktur jalan yang rusak, itu menjadi salah satu yang menyebabkan masih tingginya biaya logistik di Indonesia,” ucapnya.

Seperti diketahui, peringkat Logistik Performance Index (LPI) Indonesia pada 2023 berada di angka 3.0 atau menempati posisi ke 63 di dunia berdasarkan data laporan World Bank baru-baru ini.

Berdasarkan data itu, Score LPI Indonesia masih berada di bawah Chile, Vietnam, Filipina maupun Brazil.

Baca juga: Zero ODOL Kembali Molor karena Harus Tunggu Roadmap Baru Kemenhub

Bahkan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Singapura yang menempati urutan score tertinggi LPI versi World Bank yakni 4.3 dan Hongkong dengan score 4.0.

Kinerja logistik Indonesia juga kalah dengan negara tetangga lainnya seperti Malaysia yang memiliki score 3.1 dan Thailand dengan score 3.5.

Namun, dia tidak sependapat jika keberadaan truk ODOL selalu dituding sebagai penyebab rusaknya infrastruktur jalan-jalan nasional.

Menurutnya, rusaknya infrastruktur jalan di Indonesia itu tidak bisa dilihat dari satu perspektif saja.

“Kerusakan infrastruktur jalan itu harus dianalisa dan diukur penyebabnya. Berapa persenkah yang disebabkan oleh ODOL dan berapa persen yang diakibatkan dari buruknya pemeliharaan atau rendahnya kualitas infrastruktur jalan tersebut,” cetusnya.

Baca juga: Gaikindo: Tak Masalah Jika Aturan ODOL Diterapkan Mulai Awal 2023

Dia mengatakan Indonesia sangat luas dan masih banyak diperlukan perbaikan infrastruktur untuk mendukung arus logistik.

Bukan hanya di Jawa dan Sumatera, tapi juga di seluruh pelosok tanah air dan dari sentra industri ke pelabuhan.

“Jika infrastruktur jalan kita sudah baik, biaya logistik juga akan turun dengan sendirinya, begitu juga dengan daya saing produk kita otomatis akan bisa bersaing dengan negara lain,” tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan biaya logistik Indonesia 11 persen lebih mahal dari dunia.

Baca juga: Gaikindo: Tak Masalah Jika Aturan ODOL Diterapkan Mulai Awal 2023

Menurutnya, porsi biaya logistik Indonesia 24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi ketimbang rata-rata dunia yang sebesar 13 persen. Hal ini mengakibatkan biaya logistik Indonesia kurang bersaing dengan negara lain.

Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof. Ir. Wimpy Santosa, Ph.D., IPU mengatakan buruknya kondisi infrastruktur jalan di Indonesia tidak sepenuhnya disebabkan truk-truk ODOL, tapi juga lebih karena tidak adanya komunikasi antara level-level pemerintahan.

“Masing-masing di level-level pemerintahan itu mengatur sendiri daerahnya. Itu yang menyebabkan meskipun sudah ada peraturan-peraturannya, standar-standarnya, tapi pengaturan jalan itu sulit dilaksanakan,” ujarnya.

Selain tidak adanya komunikasi di level pemerintahan, permasalahan lain yang membuat pengaturan jalan di Indonesia itu tidak berjalan dengan baik adalah masalah anggaran.