Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan Pengusaha Bawang Putih dan Umbi Indonesia (Pusbarindo) mendukung pemerintah dalam menstabilkan harga bawang putih di pasaran. 

Hal ini disampaikan oleh, Ketua Umum Pusbarindo Antonius Reinhard dalam acara FGD yang diselenggaran HMC di Jakarta, Jumat (9/6/2023).

“Kami tentunya beberapa tahun belakangan ini terus bekerjasama dengan pemerintah ikut turun dalam menstabilkan harga Bawang putih di pasaran dengan cara operasi pasar demi membantu masyarakat agar mendapatkan harga yang lebih baik,” kata Anton, dalam keterangannya, Sabtu (10/6/2023).

Namun, kata dia, saat ini Pusbarindo selalu mendengar keluhan terhadap pemerintah. 

Apalagi, kata Anton saat ini para pelaku pasar bawang putih sulit mendapatkan izin Impor.

Baca juga: Harga Bawang Putih Makin Tak Wajar, Diduga Ada Mafia, Kementerian Perdagangan Diminta Bertindak

Sebagai pedagang riel, namun dia mengaku bahwa pelaku usaha bawang putih dalam satu dua tahun ini sulit mendapatkan Surat Perizinan Impor (SPI) dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Anton juga mengaku telah menyurati kementerian terkait namun hingga saat ini belum mendapatkan respon.

“Karena sulitnya mendapatkan izin walaupun sesuai Permendag itu 5 hari kerja otomatis terbit yang kami dengar keluhan dari pelaku usaha yg belum terbit, kami menyurati kementrian terkait yaitu kemendag 1-2 kali tetapi memang masih sibuk dengan yang lain dan belum merespon dari mereka,” ujar Anton.

Pusbarindo berharap agar pemerintah bisa membantu keluhan-keluhan yang dialami oleh para pelaku usaha, Sebab, lanjut Anton Bawang Putih juga sebagai penyumbang inflasi 0,02 persen.

“Kami tetap meminta kepada pemerintah untuk membantu kami dan kami terus melakukan beberapa kali fgd dengan pemerintah seperti bank indonesia karena mungkin ini juga sudah lampu kuning karena bawang putih sudah memberi inflasi 0,02 persen inflasi tentunya barusan juga kita melakukan diskusi publik dengan kppu dan ombudsman mereka menyarankan beberapa hal tentunya nanti kami akan berkoordinasi dengan mereka dan tentunya juga dengan FGD ini bisa izin impor dikeluarkan,” tandasnya.