TRIBUNNEWS.COM -- Setelah beberapa bulan lalu mengimpor sebanyak 2 juta ton beras, Pemerintah RI akan kembali mendatangkan beras dari luar negeri.

Hal ini sebagai antisipasi cuaca ekstrem kemarau panjang atau El Nino yang diperkirakan bakal melanda tanah air tahun ini.

Rencananya kuota impor beras tersebut sebanyak 1 juta ton dari India.

Badan Pangan Nasional buka suara ihwal rencana penambahan impor 1 juta ton beras dari India.

Baca juga: Beras, Gula hingga Minyak Goreng Turun Harga, Simak Update Harga Bahan Pangan 2 Juni 2023

Hal ini merespon pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyebut Indonesia akan menambah kuota impor beras sebanyak 1 juta ton dari India.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa hal ini mungkin dilakukan. Namun ia mengatakan penambahan impor 1 juta ton beras ini masih belum diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) bersama kementerian dan lembaga terkait.

"Bisa jadi, tetapi penugasan yang sudah dipegang Bulog baru 2 juta ton. Jika diputuskan ratas ada penambahan akan kami update," jelas Arief pada Kontan.co.id, Jumat (16/6/2023).

Arief menegaskan saat ini Bulog baru memegang penugasan impor bersa sebanyak 2 juta ton dari Badan Pangan Nasional untuk tahun ini.

Arief menambahkan, dalam pelaksanaanya Bulog kini tengah merealisasikan impor beras 500.000 ton dari 2 juta ton penugasan impor tahap pertama. Sebab, Bulog juga amanatkan untuk mengutamakan penyerapan dalam negeri.

"Untuk 1 juta ton yang dikatakan Pak Mendag, sangat mungkin dilakukan kerjasama G to G. Tetapi, berharap produksi masih baik sampai akhir tahun," tutur Arief.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Kementerian Perdagangan sudah melakukan penandatanganan kerjasama bersama India terkait penambahan kuota 1 juta impor beras.

Sehingga beras tersebut bisa langsung didatangkan sewaktu-waktu saat cadangan beras pemerintah (CBP) menipis.

Baca juga: Bulog: Impor Beras 500 Ribu Ton Untuk Bansos

"Saya sudah (tandatangani) Mou dengan India 1 juta ton, sewaktu-waktu kita bisa beli. Tapi harga sudah diikat, sudah G to G," ungkapnya.

Sudah Dipesan dari India

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Kementerian Perdagangan menyebut sudah melakukan penandatanganan kerjasama bersama India.

ehingga beras tersebut bisa langsung didatangkan sewaktu-waktu saat cadangan beras pemerintah (CBP) menipis.

"Saya sudah (tandatangani) MoU dengan India 1 juta ton, sewaktu-waktu kita bisa beli. Tapi harga sudah diikat, sudah G to G antara pemerintah dengan pemerintah kita sudah pesan 1 juta ton," kata Zulkifli, di Kantor Kementerian Perdangangan, Kamis (15/6).

Zulhas juga menjelaskan penambahan kuota impor beras 1 juta ton ini bukan bagian dari yang ditugaskan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Perum Bulog sebanyak 2 juta ton di tahun ini.

"Itu 2 juta totalnya kalau sama Bapanas. Kalau ini baru MoU untuk harga tetap dan barangnya ada. Tetapi belum kita beli tapi sudah ada MoU G to G jadi kita kalau darurat kita bisa membeli barangnya sudah ada," jelas Zulhas.

Baca juga: Februari Panen Raya, Pemerintah Akan Impor Beras, Jokowi: Stok Beras Menipis

Sebagai informasi, Perum Bulog mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk impor beras 2 juta ton.

Penugasan tersebut tertuang melalui Surat Penugasan tertanggal 24 Maret 2023 oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo ke Bulog.

Dalam surat itu disebutkan impor beras tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) hingga akhir tahun 2023. Namun, untuk saat ini yang perlu segera dilakukan adalah impor beras sebanyak 500.000 ton.

Serapan Masih Kecil

Perum Bulog melaporkan bahwa serapan beras dalam negeri pada tahun 2023 baru mencapai 566.835 ton.

Jumlah tersebut terdiri dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 515.381 ton dan Stok komersial 51.456 ton.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan minimnya serapan Bulog ini sebab kurangnya suplai beras dalam negeri.

"Saya tidak tahu persis yang jelas tapi kondisinya seperti itu. Seperti yang disampaikan Pak Arief untuk saat ini yang penting produksinya di genjot," jelas Buwas, sapaan Budi Waseso saat dijumpai di Gedung Parlemen, Senin (5/6) petang.

Buwas juga menerangkan minimnya suplai ini juga tentu berdampak pada harga beras dalam negeri. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan impor.

Meski begitu ia menjelaskan bahwa impor ini dilakukan secara terukur, sehingga tidak akan mempengaruhi harga di tingkat petani dan bisa menstabilkan harga beras di dalam negeri.

"Kita impor pun tidak ada pengaruh ke harga petani, karena kita tidak akan intervensi besar-besaran di lapangan karena biar tidak jadi masalah dan berdampak ke petani (harga beras)," jelas Buwas.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR Slamet mengkritik serapan beras Bulog yang hanya sedikit, padahal telah panen raya. Menurut perhitungannya, serapan Bulog dari petani dalam negeri tidak sampai 1 persen.

"Kalau terserap, yang terserap itu hanya 0,006 persen, mohon dikoreksi. Ini fakta ya, jangan sampai kita menyalahkan produksi di lapangan enggak ada, ternyata Bulog menyerapnya sampai bulan ini paling tidak hanya 0,006 persen, enggak sampai 1%," kata Slamet kepada Buwas saat RDP di DPR RI, Senin (5/6).

Slamet mengatakan sebenarnya bukan serta merta menyalahkan Bulog. Ia hanya khawatir sedikitnya penyerapan mengakibatkan Indonesia jadi terus menerus impor.

Pemerintah Tak Siap

Sementara itu pengamat pertanian Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian menilai, kebijakan pemerintah menambah kuota impor beras ini menunjukan bahwa pemerintah tidak siap dalam mengantisipasi dampak El-Nino pada komoditas padi.

"Adanya prediksi El-Nino ini sudah jauh-jauh di sounding. Mestinya pemerintah gerak cepat," kata Eliza pada Kontan.co.id, Jum'at (16/6).

Menurut Eliza, penambahan kuota impor ini merupakan langkah instan pemerintah dalam merespons El-Nino. Padahal seharusnya pemerintah bisa menyiapkan langkah antisipasi yang kaitanya untuk peningkatan produksi padi jauh-jauh hari.

Misalnya dengan memastikan irigasi, bendungan air, dan embung hingga pompa termasuk kebutuhan solarnya untuk mengalirkan air ke sawah-sawah petani agar padi tetap terjaga produksinya.

Menurutnya, pengurangan jumlah subsidi solar turut menjadi masalah yang harus dihadapi petani saat el-nino. Karena jumlahnya yang terbatas, sementara kebutuhan akan solar untuk pompa air tidaklah sedikit.

"Tentu pengurangan subsidi BBM akan berdampak kepada kenaikan biaya produksi," jelas Eliza.

Ia bilang, pemerintah seharusnya juga memberikan subsidi solar untuk menjaga daya beli petani. Sehingga petani bergairah untuk melakukan tanam padi dan dampak el-nino dapat teratasi.

"Karena setiap kali akan diumumkan impor harga gabah bisa langsung turun du pasaran. Tentu ini akan memukul petani," pungkas Eliza.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Kementerian Perdagangan sudah melakukan penandatanganan kerjasama bersama India terkait penambahan kuota 1 juta impor beras.

Sehingga beras tersebut bisa langsung didatangkan sewaktu-waktu saat cadangan beras pemerintah (CBP) menipis. (Kontan)