Laporan Wartawan Tribunnews, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya menyiapkan big data untuk rantai pasok industri jasa konstruksi nasional sesuai dengan Revolusi Industri 4.0.

Sementara, dukungan teknologi Internet of Things (IoT) membawa peluang besar bagi pelaku jasa konstruksi dalam menyajikan dan mengakses informasi secara luas dan mendalam.

Hal ini yang kemudian dijadikan dasar bagi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi meluncurkan suatu platform yang menyajikan berbagai informasi terkait Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (SDMPK) melalui sistem informasi berbasis teknologi yang disebut dengan Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK).

“Platform ini merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi atau SIJKT yang digagas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi,” kata Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud saat membuka Sosialisasi SiMPK dan E Katalog Sektoral untuk produsen baja ringan yang tergabung dalam Asosiasi Roll Forming Indonesia (ARFI), ditulis Sabtu (17/6/2023).

Menurutnya, pembuatan SIMPK ini dilandasi oleh Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material Peralatan Konstruksi (SDMPK).

SIMPK diharapkan dapat memberikan data serta informasi yang kredibel terkait supply and demand SDMPK yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Ia menyebut, terdapat beberapa fitur utama yang ditawarkan SIMPK. Fitur tersebut meliputi sajian data, layanan pencatatan SDMPK, perhitungan demand MPK dan nilai capaian TKDN serta layanan konsultasi MPK.

“Informasi dalam SIMPK terbagi menjadi dua yaitu Informasi Material Konstruksi (semen, baja konstruksi, baja Ringan, dan lain-lain) serta Informasi Peralatan Konstruksi (batching plant, asphalt mixing plant dan alat berat). Layanan pencatatan SMPK merupakan layanan yang diperuntukkan bagi para produsen SDMK maupun pemilik SDPK baik Perusahaan, Kementerian/Lembaga atau Perseorangan dalam upaya penghimpunan data,” papar Nicodemus.

Baca juga: PUPR Libatkan Warga Lokal untuk Percepat Pembangunan Hunian Tetap di Sulteng

Dia menjelaskan, fitur perhitungan demand MPK dan nilai capaian TKDN menawarkan layanan perhitungan estimasi demand MPK dan TKDN proyek Infrastruktur di Kementerian PUPR.

Upaya-upaya pemenuhan data di SIMPK ini pun mendapat dukungan penuh dari Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI).

Ketua Umum ARFI, Nicolas Kesuma mengatakan, ARFI yang mewadahi perusahaan-perusahaan penghasil baja ringan terbesar di Tanah Air, siap bersinergi guna mendukung upaya tersebut.

Baca juga: Seluruh Anggota Kadin Didorong Masuk E-Katalog LKPP

“ARFI sebagai salah satu asosiasi binaan Kementerian PUPR tentunya menyambut baik upaya ini. Kami juga berterima kasih kepada Dirjen Bina Konstruksi yang telah membangun SIMPK dan menyusuk E Katalog sektoral ini sehingga ARFI bisa memfasilitasi seluruh anggota kami agar memiliki akses yang sama di dalam daftar belanja nasional Kementerian PUPR,” terang Nicolas.

Nicolas menjelaskan, ARFI beranggotakan 17 produsen baja ringan nasional yang memiliki kapasitas, kemampuan, daya saing dan kualitas produk yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan konstruksi baik di pasar domestik maupun pasar global. Produk-produk hilir baja ringan yang diproduksi seluruh anggota ARFI juga memiliki TKDN yang tinggi serta telah bersertifikat SNI.

Baca juga: Pemerintah Minta Pemda Kawal Produk UMKM Masuk e-Katalog

“Dengan adanya produk-produk baja ringan dari perusahaan-perusahaan di bawah naungan ARFI, tak hanya Kementerian PUPR, masyarakat pengguna E Katalog sektoral PUPR akan lebih mudah mendapatkan produk berkualitas yang dapat mendukung proyek konstruksi mereka,” terang Nicolas lagi.

Nicolas menambahkan, ARFI sangat bersemangat menyambut agenda sosialisasi SIMPK dan E Katalog Sektoral PUPR hari ini sebagai salah satu bagian kontribusi peningkatan ekonomi bidang konstruksi, khususnya baja ringan nasional.