Sri Mulyani Pede Defisit APBN 2023 Bisa Ditekan Jadi Rp486,4 Triliun
Kementerian Keuangan optimistis defisit APBN tahun 2023 dapat ditekan menjadi Rp486,4 triliun.
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Choirul Arifin
Laporan WartawanTribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 dapat ditekan menjadi Rp486,4 triliun.
Angka tersebut bakal lebih rendah dari target yang ditetapkan yakni senilai Rp598,2 triliun. "Defisit (APBN) dapat ditekan menjadi Rp486,4 Triliun atau 2,28 persen PDB," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam media sosial pribadinya dikutip, Selasa (4/7/2023).
Positifnya, besaran defisit ini disebabkan membaiknya kinerja APBN. Sri Mulyani mengungkapkan, untuk pencapaian hingga semester I-2023, Pendapatan Negara mencapai Rp1.407,9 triliun atau 57,2 persen dari target yang ditetapkan.
Angka ini mengalami pertumbuhan 5,4 persen secara year on year. Sementara untuk Belanja Negara mencapai Rp1.255,7 triliun atau 41 persen dari target yang ditetapkan. Angka ini tumbuh 0,9 persen.
Belanja negara diantaranya digunakan untuk Bansos-Subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg dan pupuk, beasiswa anak-anak tak mampu, premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin.
Selain itu belanja prioritas nasional termasuk persiapan Pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur dan IKN. Dengan demikian, APBN semester I-2023 surplus Rp152,3 triliun, keseimbangan Primer surplus Rp368,2 triliun.
"Proyeksi akhir APBN 2023 diperkirkan - Penerimaan negara Rp2.637,2 Triliun atau 107,196 target (7,16 diatas target). Belanja total diperkirakan mencapai Rp3.123,7 triliun. Pembiayaan utang menurun 41,6 persen atau berkurang Rp289,9 triliun dari target," ungkap Sri Mulyani.
Baca juga: Badan Kebijakan Fiskal Prediksi Defisit APBN 2023 di Bawah 2,8 Persen
"APBN 2023 terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. APBN juga makin sehat dan sustainable. Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan Keuangan Negara/utang," pungkasnya.