Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bambang Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) memberikan jaminan kesiapan perusahaannya dalam membantu menyukseskan agenda Pemilu 2024 dari sisi pengiriman logistik. Direktur Utama Pos Indonesia Faizal R. Djoemadi mengungkapkan, Perseroan dalam pelaksanaannya akan mengacu kepada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 sebagai dasar perwujudan Pemilu 2024 Demokratis.

Dalam hal ini Pos Indonesia berpegang teguh dalam tugas logistik yang telah ditekankan pada Undang-undang dimaksud.

"Untuk menghadirkan Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Pemilihan Umum Eksekutif dan Legislatif yang sesuai dengan asas, prinsip, dan tujuan," papar Faizal dalam rapat bersama Komisi VI DPR-RI di Jakarta, Selasa (11/7/2021).

"Salah satunya melalui persiapan sarana dan prasarana logistik secara detil serta pengadaannya dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat," sambungnya.

Faizal melanjutkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membicarakan terkait antisipasi khususnya ketepatan waktu dan membuat rute-rute yang detail terkait pengiriman logistik

Untuk menyukseskan distribusi logistik perihal Pemilu, Pos Indonesia melakukan kerjasama dengan para anggota BUMN klaster logistik seperti PT Kereta Api Indonesia, Damri, PT Pelayaran Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia, serta PT Angkasa Pura I dan II.

Faizal juga tidak menutup kemungkinan untuk membuka kerjasam dengan pihak swasta. "Jadi logistik Pemilu tidak dikerjakan Pos Indonesia sendirian. Bahkan tidak mungkin (bila dilakukan sendiri)," papar Faizal.

"Kami telah melakukan identifikasi seandainya seluruh BUMN klaster logistik ini bersama-sama menjalankannya pun pasti akan membutuhkan peran ketiga yakni perusahaan swasta. Karena resources banyak yang diperlukan," pungkasnya.

Baca juga: Pos Indonesia Terima Pemulihan 2 Asetnya dari PPA Kejagung

Diketahui, KPU membutuhkan penyedia jasa logistik untuk membawa surat dan kotak suara ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk area yang sukar dijangkau.

Diharapkan, Pos Indonesia yang kini memiliki infrastruktur yang masif seperti ini dapat membantu KPU dan tentunya dari sisi tarif bisa kompetitif dengan penyedia jasa pengiriman yang lain.