Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Fabby Tumiwa mengeluhkan implementasi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap yang susah dijalankan selama dua tahun terakhir ini.

Ia mengatakan, selama dua tahun ini, implementasi Permen ESDM 26/2021 susah dijalankan karena PLN yang disebut berdalih mengalami kondisi over supply.

"Permen ESDM 26/2021 susah dijalankan karena PLN berdalih mengalami kondisi over supply, sehingga kebijakan net metering itu buat PLN jadi beban tersendiri," kata Fabby dalam konferensi pers acara pembukaan Indosolar Expo 2023, Selasa (25/7/2023).

Baca juga: Hilirisasi Sumber Daya Mineral Kunci Percepatan Transisi Energi di Indonesia

"AESI berkali-kali mengatakan bahwa harusnya tidak menjadi beban, tetapi perhitungan korporat sama perhitungan asosiasi beda. Nah, memang ini membuat dua tahun terakhir implementasi PLTS atap terkendala," lanjutnya.

Ia berujar, banyak anggota AESI yang tidak bisa menjalankan kontrak yang sudah ada. Bahkan, kata dia, yang sudah pasang pun tidak dapat izin.

"Karena tidak dapat izin, tidak bisa connect. Pastinya banyak modal-modal yang mangkrak, yang nganggur," kata Fabby.

Dia bilang, secara umum AESI melihat bahwa perlu ada kepastian hukum agar bisnis bisa berkembang. Hal itu dikarenakan kondisi dua tahun terakhir bisnis anggota AESI lesu.

Maka dari itu, ia menyambut baik revisi dari Permen ESDM 26/2021 yang saat ini prosesnya baru saja rampung diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Pengamat Energi Ungkap Sederet Alasan Ahok Tak Layak Jadi Bos Pertamina

"Masih tumbuh (bisnisnya), tapi rendah. Adanya kepastian regulasi bisa membantu ini untuk tumbuh lebih cepat. Tentunya kami asosiasi berharap kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan PLTS bisa tumbuh. Karena pemerintah sudah punya beberapa target, jadi harus dicapai," kata Fabby.