TRIBUNNEWS.COM— Seiring dengan pesatnya perdagangan karbon global dan besarnya potensi yang dimiliki Indonesia, Pemerintah RI pun tak tinggal diam.

Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah terus berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan pengawasan bursa karbon.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam sambutannya pada Seminar Nasional dengan tema “Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peluang Perdagangan Bursa Karbon di Indonesia” yang diselenggarakan di Surabaya, Senin.

Baca juga: Gandeng Perusahaan Global, Pertamina Jajaki Potensi Kerja Sama Riset dan Kurangi Emisi Karbon

Lebih lanjut, Inarno menyampaikan bahwa saat ini OJK sedang memfinalisasi Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang akan menjadi aturan pendukung dalam penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Sebelumnya, RPOJK tersebut telah dikonsultasikan bersama Komisi XI DPR-RI.

”Hal ini tentunya menjadi penyemangat dan meningkatkan rasa optimis untuk dapat menyelenggarakan perdagangan perdana unit karbon di bursa karbon pada bulan September mendatang sesuaidengan arahan dari Bapak Presiden RI,” kata Inarno.

Menurutnya, Pemerintah memiliki target menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiridan sebesar 43,2 persen dengan bantuan partisipasi internasionalpada 2030 sesuai dokumen Enhanced NDC 2022.

Untuk itu, diperlukannya dukungan berbagai sektor dalam rangka upayamenurunkan GRK termasuk sektor Industri Jasa Keuangan.

Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalamperdagangan karbon, salah satunya adalah pada subsektorpembangkit tenaga listrik yang Indonesia mempunyai 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara untukdapat mengikuti perdagangan karbon tahun ini.

Jumlah ini setara dengan 86 persen dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia.

Adapun PLTU yang ikut dalam perdagangan karbon adalah PLTU di atas 100 Megawatt, dan 2024 di atas 50 Megawatt dan pada2025 diharapkan seluruh PLTU dan PLTG akan masuk pasar karbon.

Selain dari subsektor pembangkit, perdagangan karbon di Indonesia juga akan diramaikan oleh sektor lain yang akan bertransaksi di bursa karbon seperti sektor Kehutanan, Perkebunan, Migas, Industri Umum, dan lain sebagainya.

Untuk mendukung peluang itu, OJK juga akan terus memastikanperangkat infrastruktur tidak hanya fit tetapi juga lengkap mulaidari infrastruktur primer, sekunder dan pasar sehingga dapat menopang beroperasinya bursa karbon, serta mekanismepengawasan yang sesuai untuk pasar karbon agar selaras dengantarget nasional yang ditetapkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

Seminar nasional ini merupakan sinergi dan kolaborasi OJK bersama beberapa Kementerian dan Lembaga terkait yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pemangkukepentingan dalam hal penyelenggaraan Bursa Karbon secarakomprehensif.

Kegiatan seminar dimaksud juga akandilaksanakan di empat kota lainnya yaitu Balikpapan, Makassar, Medan, dan Jambi.

Diharapkan dengan adanya seminar di kota besar seluruhIndonesia dapat membantu masyarakat umum dan pemangkukepentingan dapat memahami peranan dari setiap lembaga yang terlibat dalam ekosistem perdagangan karbon, termasuk perananregulator, pengembang proyek, konsultan, lembaga akreditasi, lembaga validasi/verifikasi, akademisi, dan juga pihak lainnyasehingga bursa karbon Indonesia dapat menjadi bursa karbonyang terpercaya, terbesar dan berkontribusi bukan hanya untukkepentingan nasional tetapi juga kontribusi terhadap program pengurangan emisi GRK secara global.