TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertamina akan menghapus BBM RON 90 atau Pertalite pada tahun 2024.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan Pertamina akan memindahkan subsidi ke BBM RON 92 atau Pertamax.

Rencana menghapus Pertalite ini telah disepakati dengan pemerintah sebagai salah satu road map meningkatkan kualitas BBM yang dijual ke masyarakat.

Baca juga: Jawaban Pertamina soal Sponsori Tim Valentino Rossi di MotoGP 2024: Belum Final, Masih Tahap PDKT

Kebijakan ini juga sebagai langkah menaati aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di mana BBM yang boleh dijual di Indonesia wajib minimal beroktan 91.

"Kita dulu dua tahun memulai program Langit Biru. Program pertama adalah kita menaikkan BBM subsidi dari RON 88 menjadi RON 90. Ini kita lanjutkan sesuai dengan rencana program Langit Biru tahap kedua, di mana BBM subsidi kita naikkan dari RON 90 ke RON 92," kata Nicke saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/8).

"Karena aturan KHLK menyatakan oktan number yang boleh dijual di Indonesia 91," ujarnya.

Selain itu, Nicke mengatakan BBM RON 92 atau Pertamax akan dicampur dengan etanol gasoline Pertamina.

"Tahun 2024 kami mengeluarkan lagi yang kita sebut Pertamax Green 92. Sebetulnya itu Pertalite kita campur dengan etanol, naik oktannya dari 90 ke 92," katanya.

Dengan demikian, kata Nicke, tahun depan hanya akan ada tiga produk yang dikeluarkan Pertamina.

Pertama, Pertamax Green 92 dengan campur RON 90 dengan 7 persen etanol atau E7.

Baca juga: Permudah Nelayan di Pekalongan Akses BBM, Pertamina Gandeng Kemenkop UKM

Kedua, Pertamax Green 95 mencampur Pertamax Ron 92 dengan 8 persen etanol. Dan ketiga adalah Pertamax Turbo.

"Jadi ada dua green gasoline, green energy, low carbon yang akan menjadi produk dari Pertamina," katanya.

Nicke menjelaskan strategi pencampuran BBM dengan etanol akan berdampak baik bagi lingkungan dan ekonomi karena sejalan dengan komitmen Pertamina membantu pemerintah menurunkan emisi karbon dan subsidi energi.

"Jadi ini sudah sangat pas, satu, aspek lingkungan bisa turunkan karbon emisi. Kedua, mandatory bioetanol bisa kita penuhi. Ketiga, kita menurunkan impor gasoline," ujar Nicke.

Secara bertahap, ia mengatakan hal ini akan terus dilakukan sehingga pada tahun 2025 diharapkan permintaan etanol meningkat seiring konsumsi BBM. Hal ini, sambungnya, akan meningkatkan investasi di sektor bioenergi.

"Ini apalagi pemerintah telah mengeluarkan Perpres dimana kemudian mengalokasikan 700 ribu hektar untuk swasembada gula dan etanol dan kami harap dari situ ada tambahan supali 1,2 juta kiloliter untuk campuran dari gasoline ini," jelasnya.

Untuk ketersediaan etanol, Nicke menjelaskan Pertamina akan mengimpornya. Maka itu Nicke juga meminta dukungan pemerintah, salah satunya membebaskan bea cukai bioetanol.

"Tentu kami perlu support tentu satu pembebasan bea cukai, kedua sampai investasi bioetanol ini terjadi di dalam negeri, maka kita harus impor dulu tapi itu tidak masalah karena kita pun impor gasoline," ucapnya.

"Kita hanya mengganti impor gasoline dengan impor etanol secara emisi lebih baik dan untuk itu sementara belum kita memenuhi dalam negerinya, kita juga minta ada juga pembebasan dari pajak impornya," imbuhnya.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan presiden (perpres) baru yang mengalokasikan 710 hektare untuk swasembada gula maupun etanol.

Dari perpres tersebut, Nicke berharap ada tambahan suplai 1,2 juta KL sebagai bahan pencampuran bensin tersebut.

"Jadi itu yang kami harapkan support dari komisi VII, mengingat Indonesia ini sangat strategis karena bisa serap tenaga kerja banyak. Kita juga bisa gunakan energi sesuai dengan domestic resources yang kita miliki which is BBM dan bisa kurang emisi dengan cepat, apalagi sekarang masalah polusi lagi hits," sambung Nicke.(tribun network/tis/dod)