Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan, terdapat penurunan penggunaan BBM subsidi sejak diberlakukan pembayaran menggunakan kode QR.

Dalam hal ini, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mencontohkan BBM yang kini sudah 100 persen menggunakan digitalisasi di dalam pengelolaan subsidinya adalah jenis solar atau JBT.

Dengan diimplementasikannya 100 persen menggunakan kode QR untuk SPBU yang sudah terdigitalisasi, Riva mengatakan ini memberikan sejumlah dampak.

Baca juga: Beli Solar Subsidi Pakai QR Code, Angkutan Umum Roda Enam 200 Liter Per Hari

Pertama, adanya pengurangan dalam pertumbuhan konsumsi JBT solar.

"Dari 2017 hingga 2019 pertumbuhannya adalah 6 persen. Sementara di 2022 dan 2023 pasca diimplementasikan QR code untuk pembelian jenis solar, itu pertumbuhannya menurun menjadi 4,8 persen," kata Riva dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Kemudian, Riva mengatakan ada satu hal lagi yang paling penting mengenai dampak digitalisasi terhadap pengurangan penggunaan BBM subsidi.

Yakni, penggunaan kode QR sepenuhnya untuk membeli BBM solar mampu meningkatkan konsumsi non subsidi.

Angkanya meningkat dari 5,42 persen di Juni 2023, menjadi 5,59 persen pada Agustus 2023.

Diketahui, PT Pertamina Patra Niaga menyatakan aturan baru untuk pembelian solar bersubsidi wajib menggunakan QR code.

Hal itu berlaku di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Indonesia.

Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan, aturan ini sudah mulai berlaku pada 22 Juni 2023 kemarin.

"Alhamdulillah per 22 Juni 2023 seluruh transaksi solar subsidi wajib menggunakan QR code dan ini sudah bisa diterima oleh masyarakat, terkahir 99 persen transaksi sudah menggunakan QR code," kata Ega saat Konferensi Pers di SPBU COCO Pramuka, Jakarta Utara, Sabtu (24/6/2023).

Ega menyampaikan, penggunaan QR code ini dilakukan untuk menjaring data costumer penerima subsidi melalui verifikasi.

"Niatnya untuk menjaga kepada masyarakat yang berhak agar haknya tidak diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga unsur teknologi masuk disitu," ungkapnya.

Selain itu, Ega memaparkan, setidaknya ada lima tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan pembatasan pembelian solar bersubsidi.

Tahap pertama, melakukan instalasi perangkat digitalisasi yang sudah dilakukan sejak Desember 2020 di 5.518 SPBU. Tahap kedua, mengintegrasikan sistem dengan platform Mypertamina.

"Tahapan ketiga masuk ke tahap utilisasi. Jadi setelah perangkat dengan platform terintegrasi kita utilisasi. Utilisasi pertama untuk solar subsidi, karena disparitas harga antara subsidi dengan non subsidi paling besar," papar dia.

Ega menambahkan, tahap utilisasi ini mengunakan QR code untuk memverifikasi awal kostumer yang membeli solar bersubsidi. Selanjutnya, verifikasi itu menciptakan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Setelah tahapan utilisasi kita akan punya data, nah data ini yang kita validasi. Mungkin 1 tahun ke depan kita lihat kemudian kita lihat data ini valid sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara gevernance," ungkapnya.