Indonesia Masih Punya Daerah 3T, Menteri Keuangan Sri Mulyani: Jangan Korupsi
Selama Indonesia masih punya 3T maka pemerintah punya PR dan lagi-lagi keuangan negara adalah instrumen penting.
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah mempunyai tugas yang besar selama masih memiliki daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Instrumen keuangan perlu hadir untuk mengatasi hal tersebut.
"Indonesia adalah negara yang besar, kalau ingin makmur ingin adil, ingin merata enggak mungkin ada daerah yang disebut terluar tertinggal termiskin 3T," kata Sri Mulyani dalam acara Wisuda Politeknik Keuangan Negara STAN 2023, Kamis (5/10/2023).
"Selama Indonesia masih punya 3T maka kita punya PR dan lagi-lagi keuangan negara adalah instrumen penting," imbuhnya.
Baca juga: RUU ASN Disahkan Jadi Undang-Undang, Aparatur Sipil Negara di Daerah 3T Akan Diberi Insentif Khusus
Menurut Sri Mulyani, untuk menjawab tugas tersebut instrumen keuangan hadir melalui pembangunan infrastruktur baik itu jalan, transportasi bahkan telekomunikasi.
Bendahara negara mengingatkan, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi daerah 3T itu agar tidak dikorupsi.
"Apakah kita perlu membangun infrastruktur, pelabuhan airport, jalan, jalan kecamatan, jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan tol, hingga kereta api. Kereta biasa, luar biasa, kereta cepat, kereta berat, ringan. Telekomunikasi," tutur Sri Mulyani.
"Kita investasi, kita alokasi jangan di korupsi," tambah dia menegaskan.
Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan instrumen keuangan bukan hanya menjadi solusi akhir. Namun, tanpa keuangan negara tidak bisa memecahkan masalah yang dihadapi Indonesia.
"Memang uang bukan solusi satu-satunya. Tapi tanpa keuangan negara tidan akan mungkin tercapai dan memecahkan masalah dari mulai kualitas SDM dan infrastruktur dan menghilangkan daerah 3T. Itu adalah PR kita PR keuangan negara," ungkapnya.
