TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membagi-bagikan rice cooker gratis kepada masyarakat.

Total ada 500 ribu rice cooker gratis yang akan disalurkan untuk masyarakat mulai November 2023 alias bulan depan.

"Mungkin awal November sudah mulai didistribusi," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana di Jakarta pada Minggu (15/11/2023).

Lantas, siapa saja penerima rice cooker gratis dari pemerintah ini?

Menurut Dadan, pemerintah telah mengantongi data berupa nama beserta alamat calon penerima rice cooker gratis.

Baca juga: Mulai Bulan Depan, Pemerintah Akan Bagikan Rice Cooker Gratis ke Masyarakat

Sementara kriteria calon penerima rice cooker gratis adalah rumah tangga yang berstatus pelanggan PT PLN (Persero).

Untuk rumah tangga pelanggan PLN yang akan menerima rice cooker gratis, hanya rumah tangga dengan golongan daya 450 VA (R-l/TR), 900 VA dan 900 VA RTM (R-l/TR), serta 1.300 VA (R-l/TR).

Calon penerima rice cooker gratis juga berdomisili di daerah tersedia listrik 24 jam menyala.

Selain itu, program pembagian rice cooker gratis menyasar rumah tangga yang tidak memiliki alat memasak berbasis listrik.

Dikutip dari esdm.go.id, Ditjen Ketenagalistrikan sebagai pelaksana program, saat ini tengah menyiapkan data calon penerima rice cooker berdasarkan usulan dari kepala desa atau pejabat setingkat.

Kemudian dilakukan verifikasi yang melibatkan PLN dan PLN Batam. Selanjutnya dilakukan pengadaan dan pendistribusian kepada masyarakat.

Spesifikasi Rice Cooker Gratis

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menjelaskan, pengadaan rice cooker berasal dari perusahaan dalam negeri.

Rice cooker juga akan memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi.

Dikutip dari Kompas.com, ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga.

"Semaksimal mungkin (TKDN-nya). Pokoknya (produk) nasional kita," ujarnya di Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Arifin pun sempat menyinggung merek Maspion ketika membahas perusahaan nasional yang bisa memproduksi rice cooker.

"Kan yang tukang bikin itu (alat masak berbasis listrik) kan banyak. Coba lihat, mesin-mesin kompor itu kan, ada Maspion, terus siapa lagi itu kan, pokoknya nasional," kata dia.

Pengadaan rice cooker berasal dari badan usaha yang syaratnya harus mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Hal ini dibuktikan dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri.

"(Harus) mencantumkan label SNI dan mencantumkan label tanda hemat energi," tulis pasal 10 ayat 3 beleid tersebut.

Selain itu, bila merujuk pada Permen tersebut, jenis rice cooker yang dibagikan memiliki kapasitas 1,8 liter sampai dengan 2,2 liter.

Adapun fungsinya minimal untuk memasak nasi, menghangatkan dan mengukus.

Nantinya, rice cooker gratis itu akan dilengkapi stiker bertuliskan "Hibah Kementerian ESDM" dan "Tidak untuk Diperjualbelikan."

Stiker itu tidak akan mudah luntur dan tidak mudah dilepas.

Baca juga: Kata Menteri ESDM Soal Wacana Bagi-bagi Rice Cooker Gratis: Masih Perlu Pendalaman

Telan Anggaran Rp 347,5 Miliar

Dikutip dari Kontan.co, program rice cooker gratis menelan anggaran sebesar Rp 347,5 miliar untuk 500.000 rumah tangga.

Artinya, setiap rumah tangga akan mendapat rice cooker gratis dengan harga kisaran Rp 695 ribu.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P Hutajulu mengatakan, tujuan program pemberian rice cooker gratis untuk menjamin akses energi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan.

"Selain itu program ini bertujuan mengurangi impor LPG yang digunakan untuk memasak, meningkatkan konsumsi listrik perkapita, serta mendukung teknologi memasak yang lebih bersih," ujar Jisman di Jakarta, Senin (9/10/2023).

Ia juga menyampaikan, program penyediaan rice cooker sebanyak 500.000 unit berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar 140 GWh setara dengan kapasitas pembangkitan 20MW.

Program ini juga berpotensi menghemat LPG sekitar 29 juta kilo atau setara 9,7 juta tabung 3kg.

"Program ini akan bermanfaat kepada pelanggan yang dapat menurunkan biaya sebagian memasak yang sebelumnya menggunakan LPG."

"Untuk Pemerintah, program ini dapat mengurangi subsidi impor LPG 3kg yang digunakan untuk memasak. Bagi PLN, program ini dapat meningkatkan penjualan listrik," imbuh Jisman, dikutip dari esdm.go.id.

Dikritik Pengamat Energi

Sementara itu, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengkritik rencana bagi-bagi rice cooker gratis.

Menurutnya, penggunaan rice cooker listrik memang merupakan energi bersih.

Namun pemakaian rice cooker listrik hampir tidak memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon karena kapasitasnya sangat kecil.

"Apalagi, listrik yang digunakan dihasilkan dari pembangkit listrik yang masih menggunakan energi kotor batu bara."

"Pembagian rice cooker juga tidak bisa menggantikan gas LPG 3 kilogram," ucap Fahmy kepada Tribunnews.com, Minggu (8/10/2023).

Alasannya, rice cooker hanya untuk menanak nasi, mengukus dan memanaskan. Sementara memasak lauk dan lainnya masih menggunakan kompor gas dengan LPG 3 kg.

Dengan demikian, program pembagian rice cooker tidak efektif sama sekali dalam menggantikan LPG 3 Kg.

"Kedua tujuan itu mustahil dicapai, jangan-jangan tujuan pembagian rice cooker gratis hanya untuk membagikan cuan kepada perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan dan pembagian rice cooker gratis," papar Fahmy.

Berlakunya Permen 11/2023 bersamaan dengan tahun politik, patut diduga keuntungan itu akan mengalir untuk pemenangan Pilpres dan Pileg.

"Kalau dugaan tersebut benar, maka Menteri ESDM harus didesak untuk membatalkan Permen pembagian rice cooker gratis."

"Jangan sampai dana APBN digunakan untuk bagi-bagi cuan kepada perusahaan yang berkedok pembagian rice cooker gratis," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Ismoyo) (Kompas.com)