Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki kembali menyinggung bisnis social commerce TikTok di berbagai negara. Dia mengatakan, beberapa negara mulai mempertimbangkan memblokir TikTok hingga mencabut izinnya.

Teten mengatakan di Asia Selatan, Pemerintah India sudah melakukan penutupan total bisnis TikTok.

"Keberadaan TikTok di banyak negara sudah lama dimasalahkan. Lebih dari 10 negara melakukan pembatasan secara parsial, dengan alasan kemanan politik melarang pegawai negerinya memiliki akun Tik Tok seperti di Amerika Serikat. Pemerintah India yang melarang total TikTok dan 58 aplikasi digital dari China dengan alasan politik," ujar Teten saat dihubungi Jumat (3/11/2023).

Teten menilai wajar jika negara-negara di ASEAN juga meevaluasi business model TikTok untuk mengamankan kepentingan dalam negeri masing-masing negara.

"Jadi wajar saja kalau negara-negara di ASEAN juga saat ini sedang mengevaluasi bisnis model TikTok untuk kepentingan ekonomi dan politik dalam negeri mereka," kata dia.

Dia menyebutkan, beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina dan Malaysia mulai menyelidiki sosial media TikTok maupun Tiktok Shop seperti yang menjadi sorotan seperti The Strait Times dan Manila Standard.

Kedua media Pemerintah Filipina sampai membentuk gugus tugas untuk menelisik lebih jauh adanya dugaan penyalahgunaan data hingga mata-mata. Jika gugus tugas menemukan indikasi tersebut, Filipina akan memblokir total platform tersebut.

The Straits Times menulis dugaan Pemerintah Vietnam tentang adanya informasi ilegal dalam servernya yang dari sisi konten Pemerintah Vietnam menilainya berbahaya bagi anak-anak.

Teten berujar, sebelum sejumlah negara tersebut mulai menyatakan kekhawatirannya, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan arahan ke kabinet mengenai keamanan data pribadi yang bisa digunakan platform media tersebut.

Baca juga: Kadin Minta TikTok Shop Patuhi Regulasi Jika Ingin Beroperasi Lagi di Indonesia

"Presiden sudah perintahkan lewat ratas kepada Menkominfo untuk pengaturan platform untuk kepentingan melindungi data pribadi, industri, UMKM, dan konsumen," terang Teten.

Jokowi mengaku mendapat laporan bahwa ada 123 juta orang yang tercatat masuk ke sebuah aplikasi hanya dalam waktu satu bulan.

"Artinya perilaku konsumen kita sudah dipegang, mood-nya mau ke mana sudah dipegang, arahnya mau ke mana sudah bisa ditebak dan kita terlambat," kata Jokowi saat memberi arahan kepada peserta PPSA XXIV dan alumni PPRA LXV Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Baca juga: Memo ke Manajer Bocor, TikTok Diprediksi Akan PHK Karyawan

Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia Fahmi Fadzil Kamis lalu mengungkapkan, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa TikTok secara sistematis menghapus konten asal Malaysia terkait konflik Palestina-Israel.

"Jika masalah ini terus tidak diacuhkan, saya tidak akan ragu untuk mengambil pendekatan dan posisi yang lebih keras," katanya di akun Twitter yang sekarang dinamakan X beberapa waktu lalu.