TRIBUNNEWS.COM, - 19 pekerja meninggal akibat ledakan tungku smelter milik di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Jumlah korban meninggal awalnya 13 orang, namun beberapa yang berhasil diselamatkan menjalani perawatan tetapi tidak tertolong.

Terbaru korban yang meninggal adalah AN (25), pria asal Sulawesi Selatan (Sulsel).

Atas insiden tersebut, membuat Menko Polhukam Mahfud MD turut menyoroti langkah pemerintah yang seakan menggampangkan investor jika tanam modal di Indonesia.

Baca juga: Kemenlu China Merespons Insiden Ledakan Smelter PT ITSS di Morowali

"Pemerintah harus tegas, jangan tergila-gila pada investasi tapi warganya sendiri menjadi korban. Setiap investasi dan pembangunan untuk warga negara. Kalau investasi besar-besaran, tapi warga negaranya nggak terlindungi keselamatannya, itu tidak boleh terjadi," kata Mahfud di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Nurul Hidayah di Sukabumi Jawa Barat pada Rabu (27/12/2023).

Menurutnya, pemerintah harus memastikan semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia beroperasi sesuai aturan dan menjamin keamanannya.

"Kan pemerintah sudah menghentikan operasinya kan, operasional PT tersebut sudah oleh pemerintah, itu sudah dihentikan dan memang nampaknya selama ini agak tertutup," kata Mahfud.

"Dan pemerintah harus tegas bahwa yang beroperasi di negara Republik Indonesia ini harus sesuai dengan aturan-aturan dan harus menjamin keamanan. Kan ini sudah beberapa kali terjadi. Kalau kita mau masuk dipersulit dengan aturan ini, alasan ini, itu dan sebagainya," sambung dia.

Audit Semua Smelter

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta semua smelter dilakukan audit secara ketat karena sering terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa.

"Jangan sampai karena ada pertimbangan politik, Pemerintah mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan itu”, ujar Mulyanto di Jakarta, Rabu (28/12/2023).

Selain itu, lanjut dia, Pemerintah perlu menghentikan sementara (moratorium) semua operasional smelter perusahaan asal China di Indonesia.

Ia juga menambahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar alat kerja di smelter-smelter milik China diimpor dari negara tersebut juga. Bahkan sampai komponen terkecil seperti baut dan mur.

Karena itu, kata Mulyanto, perlu diketahui kualitas barang yang selama ini dipakai untuk menunjang operasional smelter.

"Jangan-jangan barang dan suku cadang yang dipakai tidak memenuhi syarat yang ditentukan," tutur Mulyanto.

Mulyanto mengaku prihatin kecelakaan kerja terjadi lagi di smelter perusahaan China. Kali ini menyebabkan paling sedikit 35 orang korban, di mana sebanyak 19 orang meninggal dunia.

Padahal beberapa waktu sebelumnya terjadi kecelakaan kerja di smelter PT. GNI yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia.

"Ini ledakan terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter milik perusahaan China di Indonesia," ucap Mulyanto.

Ia mendesak Pemerintah agar sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti kasus ini. Perlu diusut tuntas apa penyebab dari ledakan smelter tersebut.

"Apakah karena faktor lemahnya keandalan pabrik, murni faktor kelalaian manusia, atau ada sebab-sebab lain. Pemerintah bertanggung-jawab untuk mengusut tuntas kasus ini,” kata Mulyanto.

Mulyanto menyebut peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga sehingga harus benar-benar dipahami dan menjadi momentum untuk mengevaluasi semua kesepakatan kerjasama dengan perusahaan China.

“Pemerintah harus mencari akar-masalahnya sehingga dapat dicegah kejadian seperti ini berulang di masa depan," kata Mulyanto.

Abaikan Keselamatan Pekerja

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menyoroti investor smelter mengabaikan mining safety standard atau standar keselamatan industri pertambangan berkaca dari insiden meledaknya fasilitas smelter di Morowali.

"Meledaknya smelter di Morowali makin membuktikan bahwa investor smelter abaikan mining safety standard," kata Fahmy saat dihubungi Tribunnews, Rabu (27/12/2023).

Baca juga: Penyebab Ledakan Smelter di Morowali Masih Diinvestigasi, Kemenaker Siapkan Sanksi ke PT ITSS

Ada indikasi, lanjut dia, bahwa Pemerintah lebih mementingkan kepentingan investor ketimbang keselamatan kerja karyawan.

Sebab, penerapan standar K3 seharusnya mengacu pada standar internasional, bukan standar nasional maupun standar China.

"Investor China biasanya cenderung minimizing cost, termasuk mining safety cost," kata Fahmy.

Pemerintah diminta memberlakukan safety International standard atau standar keselamatan internasional dengan nol kecelakaan kepada seluruh investor.

"Termasuk investor China. Jangan lebih mementingkan masuknya investor smelter dengan mengabaikan safety system," tutur Fahmy.

Lalu, pemerintah secara reguler perlu mengadakan audit keselamatan untuk memastikan bahwa sistem keselamatan bekerja sesuai standar.

Investigasi Awal

Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan menyampaikan, insiden itu bermula dari kecelakaan yang dialami sejumlah pekerja saat melakukan perbaikan tungku dan pemasangan pada bagian tungku.

Berdasarkan hasil investigasi awal, ledakan diperkirakan terjadi karena di bagian bawah tungku masih terdapat cairan pemicu ledakan. Walhasil, ledakan terjadi saat perbaikan.

Di lokasi juga terdapat banyak tabung oksigen yang digunakan untuk pengelasan dan pemotongan komponen tungku.

"Akibatnya, ledakan pertama memicu beberapa tabung oksigen di sekitar area ikut meledak," ujar Dedy melalui keterangan tertulisnya.