Hotman Paris Soal Pajak Naik 40-75 Persen: Kalau Lu Wartawan, Pake Otak Lu Cek Sendiri
Hotman Paris Hutapea menduga ada oknum pejabat yang ingin mematikan industri hiburan lewat penaikan tarif pajak hiburan sebesar 40 sampai 75 persen.
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilik Atlas Beach Fest Bali dan tempat hiburan malam Holywing, Hotman Paris Hutapea menduga ada oknum pejabat yang ingin mematikan industri hiburan lewat penaikan tarif pajak hiburan sebesar 40 sampai 75 persen di tahun 2024.
"Analisa kami dan analisa beberapa ahli sepertinya memang ada oknum tertentu yang mengizinkan bisnis ini tutup di Indonesia," kata Hotman usai bertemu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jumat (26/1/2024).
Menurut Hotman, pembuatan kebijakan tarif pajak hiburan tersebut melibatkan pejabat dan pemerintah. Hanya saja, Hotman yang juga sebagai pengacara kondang ini enggan menjelaskan secara gamblang oknum yang dimaksud itu siapa.
"Karena setiap UU kan pasti ada pejabat dari pemerintah. Dan kalau lu wartawan pake otak lu cek sendiri. Maunya biar gue ngomong ya."
"Anda sudah taulah kalau UU menyangkut ini siapa ya. Sudahlah sudah tau. Dan kebetulan sekarang rada-rada berbeda haluan. Pokonya no komen," kata dia.
"Kenapa tidak lapor secara detil ke presiden, karena pak Jokowi saya tahu juga marah adanya pasal ini, marah. Makanya langsung begitu saya bikin video langsung rapat kabinet hari Jumat Minggu lalu," protesnya.
Dia memohon ke Jokowi agar memeriksa oknum pejabat yang diduga ingin mematikan industri hiburan.
Baca juga: Pajak Hiburan Naik Sampai 75 Persen, Hotman Paris Kirim Salam ke Menkeu Sri Mulyani: Haii. . .
Sebab Hotman menilai, sebanyak 20 juta masyarakat bergantung ekonominya melalui industri hiburan ini.
"Jadi saya mohon kepada Pak Jokowi agar pejabat yang terkait yang menyetujui dan tanpa menyosialisasikan ini 40-75 persen agar diperiksa."
Baca juga: Hotman Paris Bilang, Presiden Marah Soal Pajak Hiburan Naik 40-75 Persen
"Bila perlu segera diganti. Karena ini membahayakan perekonomian 20 juta penduduk yang kerja di sektor pariwisata UMKM begitu banyak. Jangan hanya melihat pengusahanya, kami hanya segelintir," jelasnya.
