Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Menteri Bahlil: Indonesia Bisa Mundur Lagi Tanpa Kebijakan Hilirisasi

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan hilirisasi tetap harus dilanjutkan oleh pemerintahan baru hasil Pemilu.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Menteri Bahlil: Indonesia Bisa Mundur Lagi Tanpa Kebijakan Hilirisasi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Perdebatan soal hilirisasi menjadi topik hangat setelah kubu 01 menentang kebijakan tersebut.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianro dan Gibran Rakabuming Raka menantang kubu paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) memberhentikan tambang nikel yang sudah digagas pemerintah Presiden Jokowi.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid meyakini kubu AMIN tidak akan berani mengucap agar tambang nikel diberhentikan.

Sebab, kata dia, mereka hanya ingin mengkritik program hilirisasi Presiden Jokowi.

"Gini aja, berani nggak dia mengatakan stop pertambangan distop, sebetulnya dari tadi dikatakan yang dikritik bukan masalah tambangnya yang dikritik itu adalah dua kebijakan Jokowi yaitu penyetopan atau pelarangan ekspor nikel, kenapa ekspor nikel dilarang? karena kepentingan hilirisasi di Indonesia," kata Nusron.

Dia menuding, perusahaan yang paling banyak melakukan tambang nikel diduga berasal dari pendukung AMIN. Karena itu, ia menantang kubu AMIN berbicara terbuka menghentikan tambang nikel.

"Dia berani setop tambang ya silakan sampaikan stop nambang. Wong yang banyak nambang disitu yang punya tambang ya banyak pendukung 01 kok kalau berani omong stop tambang," katanya.

BERITA REKOMENDASI

"Iya ada banyak pelaku tambang nikel disitu suruh aja stop berani tambang yang dipersoalkan. Saya paham, mereka nggak paham, dia nggak setuju hilirisasi memicu pelarangan ekspor nikel setidaknya itu yang sering dipidatokan sekarang kalau mereka benar-benar atas nama lingkungan berani bilang stop tambang?" sambungnya.

Nusron menduga ada kepentingan negara asing di balik penolakan hilirisasi nikel yang telah dilakukan pemerintah Jokowi. Sebab, banyak pihak yang dianggap terganggu dengan ekspor nikel Indonesia.

"Yang paling terganggu adalah kepentingan Amerika dan Uni Eropa lah kalau ada orang yang mau menggugat kepentingan hilirisasi sama pelarangan ekspor itu berarti dia ingin memperjuangkan Amerika dan kepentingan Uni Eropa, wong yang paling butuh nikel itu mereka," tukasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas