Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beras medium program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) dari Badan Urusan Logistik (Bulog) mulai susah dicari, bahkan di pasar ritel modern mengalami kelangkaan.

Pengamatan Tribunnews di Alfamart Jalan Margonda Raya Depok, beras SPHP Bulog sudah tidak ada sejak tiga Minggu yang lalu atau akhir Januari 2024. Bahkan, beras jenis lain pun tak nampak satupun di rak-rak besi outlet Alfamart.

Pramuniaga toko Alfamart mengatakan, seluruh jenis beras baik SPHP maupun yang premium sudah sulit ditemukan bahkan di seluruh outlet Alfamart. Kehadiran beras SPHP di outletnya itu terakhir di awal Januari 2024.

Baca juga: Pedagang Pasar: Harga dan Keberadaan Beras Semakin Tak Jelas

"Hampir tiga Minggu semua beras kosong semua toko, enggak bakal ada. Kosong dari supplier nya," kata pramuniaga Alfamart saat ditemui Tribunnews, Senin (12/2/2024).

"Beras lagi kosong semua. Awal Januari masih ada," imbuhnya menegaskan.

Sementara itu, pantauan Tribunnews di Hypermart Jalan Margonda Raya Depok, beras medium SPHP Bulog juga mengalami kelangkaan alias stoknya sudah habis.

"Kosong, kemarin sih masih ada. Sekarang sudah habis," ujar pramuniaga Hypermart Depok, saat ditemui Tribunnews, Senin.

Beras yang dijual ritel modern itu hanya beras merek Setra Ramos Putih Pulen Rp 63.390 per 5 kilogram (Kg). Beras Setra Ramos cap Anak Raja Rp 54.500 per 5 kg.

Beras Setra Ramos Premium cap Topi Koki Rp 69.500 lalu Beras long grain Hypermart Rp 139.000 per 5 kg dan Beras pandan wangi Rp 94.500 per 5 kg.

Bahkan, Hypermart menerapkan kebijakan pembelian beras maksimal 1 pack per orang untuk seluruh jenis beras. Aturan ini sudah berjalan mulai 28 Desember 2023 lalu.

Baca juga: Serikat Buruh: Ibu-Ibu Ngeluh Harga Beras Rp 17.000 per Kg, Ini Bisa Meledak Terkait Urusan Perut

Bapanas Gelontorkan Beras Premium

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) akan menggelontorkan beras medium Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) sebanyak 100 ribu ton ke pasar ritel modern.

Kepada Bapanas/NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, pasokan beras SPHP ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kita akan gelontorkan di atas 100 ribu ton, atau bisa lebih jika diperlukan. Sesuai kebutuhan," jelas Arief kepada Tribunnews, Minggu (11/2/2024).

Baca juga: Harga Beras Makin Mahal, Pedagang Warteg: Pemerintah Tak Mampu Jaga Stabilitas, Sibuk Urusan Politik

Berdasarkan data yang diterima Tribunnews, pasokan beras SPHP itu mulai disalurkan pada Rabu (7/2) di Sukoharjo Jawa Tengah, kemudian Kamis (8/2) di Pati Jawa Tengah dan pasokan di hari ini yaitu di Pekalongan Jawa Tengah kemudian Gorontalo.

Untuk informasi, harga beras premium saat ini naik dan stoknya mulai langka di pasar ritel modern. Untuk menyiasatinya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy Mandey meminta relaksasi HET beras agar mampu menekan harga beras premium yang tengah naik dan stok yang mulai langka di pasar ritel modern.

Sementara itu, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menolak permintaan pengusaha ritel merelaksasi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejumlah bahan pokok untuk sementara waktu, salah satunya beras.

Arief menyebut bahwa merelaksasi HET bukanlah solusi untuk berbagai masalah tersebut. Hal yang harus dibenahi adalah produksinya.

"HET bukan solusinya. Solusinya ada di produksi," kata Arief kepada Tribunnews, Sabtu (10/2/2024).

Ia mengatakan, saat ini ada beberapa hal yang sedang dijalankan pemerintah guna mengatasi kesediaan beras yang mulai langka.

Pertama, mempercepat proses bongkar muat kapal beras impor di beberapa pelabuhan. Kemudian, menyuplai 200 ribu ton beras komersial dari Bulog ke ritel, termasuk 50 ribu ton ke Food Station/PIBC atas permintaan Gubernur DKI Jakarta dengan BUMD pangannya.

Lalu, menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara terus menerus ke pasar tradisional dan retail modern.

"Gerakan Pangan Murah (GPM) Nasional terus dikerjakan dan bantuan pangan beras yang akan dimulai kembali 15 Februari 2024," ujar Arief.

"Jadi kenapa kita jalankan GPM, SPHP dan bantuan pangan? Karena Pemerintah hadir untuk masyarakat yang sedang memerlukan dan tidak ada agenda politisasi Pemilu," lanjutnya.