Ikappi Minta Pemerintah Buka Data Soal Penyaluran Beras Untuk Bantuan Sosial
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta pemerintah membuka data jumlah beras yang disalurkan untuk bantuan sosial (bansos).
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta pemerintah membuka data jumlah beras yang disalurkan untuk bantuan sosial (bansos).
Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan menyoroti, masih tingginya harga beras medium dan premium di pasar. Sedangkan, pemerintah telah memasok beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) ke pasar dan toko ritel selama sepekan.
"Pemerintah menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat dan kami rasa ada beberapa yang memang perlu dikoreksi. Karena yang berhak menerima itu kami akan terus dukung dan support, namun jika yang mampu menerima bantuan tersebut ini yang masalah," ujar Reynaldi saat dihubungi Tribunnews, Senin (19/2/2024).
Baca juga: Inkoppas akan Salurkan Beras SPHP ke Daerah Penyangga Jakarta
Karena itu, ucap Reynaldi, pemerintah seharusnya membuka data penerima bansos kepada masyarakat. Misal, berapa banyak beras yang digelontorkan untuk bansos dan ada berapa banyak beras yang sudah didistribusi atau disuplai ke pasar-pasar.
"Sebenarnya logika sederhana jika pemerintah menggelontorkan beras SPHP yang intinya untuk menstabilisasi harga beras tentu di lapangan tidak akan melonjak," terang Reynaldi.
Menurut Reynaldi, di pasar-pasar dan di ritel, harga beras masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Reynaldi mengatakan, pemberian bansos oleh pemerintah tidak menjadi persoalan, jika penerimanya tepat sasaran.
"Namun jika yang mampu menerima bantuan tersebut ini yang masalah. Maka kami meminta data itu untuk diberikan kepada publik," tambah Reynaldi.
Reynaldi berujar, dalam beberapa pekan ke depan akan memasuki bulan suci Ramadhan dan lebaran, sehingga permintaan di pasar akan jauh lebih tinggi. Pemerintah perlu menjaga pasokan dan menjaga harga beras, dan komoditas pangan lain.
Diketahui, harga bahan pokok (Bapok) pada Senin (19/2/2024) di tingkat nasional rata-rata mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan di laman resmi panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 08.48 WIB, harga beras premium naik sebesar Rp 170 per kilogram (kg) menjadi Rp 16.190 per kg dibandingkan harga kemarin.
Baca juga: BPS: Impor Beras RI Januari 2024 Capai 279,2 Juta Dolar AS
Kemudian, harga beras medium turun sebesar Rp 80 per kilogram (kg) menjadi Rp 14.070 per kg dibandingkan harga kemarin. Padahal, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menetapkan HET beras dibagi berdasarkan pembagian wilayah, yakni zonasi wilayah yakni zona 1 untuk Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi.
Kemudian, untuk zona 2 untuk Sumatera selain Lampung, Sumsel, NTT, dan Kalimantan. Sementara zona 3 untuk Maluku dan Papua. Untuk HET beras medium zona 1 Rp 10.900, untuk zona 2 Rp 11.500, zona 3 Rp 11.800. Kemudian untuk beras premium zona 1 Rp 13.900, zona 2 Rp 14.400, dan zona 3 Rp 14.800 per kilogram.