Kewalahan Hadapi Lonjakan Harga Beras dan Cabai, Warteg Kurangi Porsi Nasi dan Sambal 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni mengaku menerima keluhan dari para pemilik Warteg karena harga bahan pokok yang melambung tinggi.

Mukroni menjelaskan, harga bahan pokok yang dirasa masih tinggi oleh pemilik Warteg, di antaranya harga cabai dan beras.

Dia meminta pemerintah mengawasi kenaikan harga beras secara ketat dan mengambil langkah-langkah mengendalikan inflasi agar tidak berdampak negatif pada bisnis warteg.

"Sayuran, cabai yang melonjak cabai keriting sampai Rp 100 ribu per kilogram. Beras juga naiknya ekstrem sampai Rp 820 ribu perkarung isi 50 kilogram," ujar Mukroni saat dihubungi Tribunnews, Kamis (22/2/2024).

Mukroni berujar, pedagang Warteg mulai mengurangi ukuran porsi nasi atau memberikan opsi tambahan untuk pelanggan yang ingin mengurangi konsumsi nasi dalam hidangan mereka.

Pedagang Warteg, kata Mukroni, mulai menawarkan menu nasi campur dengan lebih banyak lauk tambahan daripada nasi putih biasa.

Kemudian, mensiasati dengan menjal8n kemitraan dengan petani lokal untuk mendapatkan harga beras yang lebih baik atau bahkan mencari cara untuk mendapatkan pasokan bahan baku lainnya yang lebih murah.

"Kami juga mengedukasi pelanggan tentang pentingnya mengurangi konsumsi beras dalam diet sehari-hari dan menyajikan alternatif yang lebih sehat dan terjangkau," tambah Mukroni.

Baca juga: Harga Beras Makin Mahal, Pedagang Warteg: Pemerintah Tak Mampu Jaga Stabilitas, Sibuk Urusan Politik

Pebisnis warteg juga berharap mendapatkan subsidi atau bantuan langsung dari pemerintah untuk membantu menutupi biaya bahan baku, sehingga mereka dapat terus menjual makanan dengan harga yang terjangkau bagi pelanggan.

Baca juga: Pedagang Warteg Keluhkan Harga Beras Masih Tinggi di Pasaran

"Harapan untuk pemerintah memfasilitasi akses yang lebih mudah dan terjangkau ke pasokan beras, misalnya dengan memperluas program kemitraan antara warteg dan petani lokal atau mengatur distribusi beras yang lebih efisien," tutur Mukroni.

Pemerintah juga diharapkan melakukan pengembangan teknologi atau metode baru dalam pertanian atau produksi beras yang dapat meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi.