Menko Airlangga: Simulasi Makan Siang Gratis Dilakukan Masing-masing Daerah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, simulasi program makan siang gratis bisa dilakukan masing-masing daerah.
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, simulasi program makan siang gratis bisa dilakukan masing-masing daerah.
Hal itu disampaikan dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).
"Terkait makan gratis kemarin dilakukan simulasi masing-masing daerah," kata Airlangga.
Baca juga: Interupsi saat Rapat Paripurna, Legislator PKS Tolak Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS
Dia juga bilang, pihaknya telah menerima undangan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Merauke menyoal simulasi makan siang gratis ini dengan nama Gerakan Makan Ikan.
"Tadi saya menerima Bupati Merauke dan juga mengirimkan undangan di sana, namanya gerakan makan ikan. Jadi beda lagi jadi itu semua inisiatif daerah," jelas dia.
Meskipun begitu, Airlangga menyebut bahwa posisi pemerintah dalam hal ini adalah untuk berbelanja masalah. Hasil daripada itu bakal berujung pada pembuatan kebijakan dari pemerintahan yang baru agar tepat sasaran.
"Sekali lagi kita baru bahas dalam APBN sesudah ada keputusan dari KPU siapa pemerintah yang akan datang. Jadi kita selalu sebut pemerintah yang akan datang karena penggunaan APBN 2025 adalah pemerintah akan datang," paparnya.
Di sisi lain, Airlangga menyebut bahwa masih diperlukan simulasi-simulasi lainnya untuk pemerintah berbelanja masalah dalam program ini.
"Simulasi kan baru satu, masih banyak simulasi lain kemarin kan di daerah perkotaan berikutnya di daerah pedesaan, berikutnya di pesisir," ungkap dia.
"Dengan semakin banyak volunteer makin banyak opsi-opsi terlihat dari situ, pemerintah bikin kebijakan, dan tugas Bappenas nanti susunan itu dalam 1 bulan kedepan karena APBN akan lebih detail 1 bulan ke depan masalah kementerian lain itu bagian dari amplop APBN," tuturnya.