Bulog Kesulitan Serap Beras Dalam Negeri Imbas Harga Gabah Petani Masih di Atas HPP
Bulog mengaku kesulitan menyerap beras produksi dalam negeri karena harga gabah masih dibanderol Rp 7 ribu per kilogram.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Choirul Arifin
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki masa panen, Perum Bulog mulai melakukan pengadaan dalam negeri.
Namun, mereka belum bisa melakukan pengadaan atau menyerap beras dari dalam negeri mengaku skema Public Service Obligation (PSO).
Alasannya, harga gabah masih dibanderol Rp 7 ribu per kilogram (kg) dan harga tersebut masih berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Bulog sebesar Rp 5 ribu per kg.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan hal ini dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
"Saat ini sudah mulai panen dan Bulog mulai mengadakan pengadaan dalam negeri. Hanya saja kami harus laporkan untuk harga beli Bulog, untuk beras, saat ini masih sekitar Rp 13 ribu per kilogram dan gabah masih sekitar Rp 7 ribu per kilogram dan ini masih berada di atas HPP," kata Bayu.
Ia mengatakan, meski belum bisa melakukan pengadaan dari dalam negeri secara PSO, Bulog masih bisa menyerap beras dalam negeri secara komrsial.
"Jadi, HPP kita saat ini adalah Rp 5 ribu, sehingga dengan demikian Bulog belum bisa melakukan pengadaan secara PSO, tapi masih mengadakan pengadaannya menggunakan pendekatan komersial," ujar Bayu.
Baca juga: Harga Beras Mahal, DPR Semprot Zulkifli Hasan Sering Salahkan Alam: Orang Tak Tamat SD Juga Bisa
Bayu mengklaim stok beras yang dimiliki Bulog dalam posisi yang cukup dan tersebar ke seluruh Indonesia.
Baca juga: Harga Beras Naik Lagi: Premium Rp 16.480 per Kg dan Medium Rp 14.340 per Kg
Menurut paparannya, per Selasa (12/3/2024), stok beras yang dimiliki Bulog sebanyak 1.105.344 ton. Detailnya, ada 1.093.987 ton beras stok CBP dan 11.356 ton stok beras komersial.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.