Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengusulkan agar rapat membahas kelanjutan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar US$ 6 per MMBTU setelah 2024, dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya Agus tidak hadir dalam rapat di Kementerian ESDM, Jumat 22 Maret 2024, sehingga nasib kelanjutan program gas murah tersebut belum bisa diputuskan.

"Saya sudah usul ke bapak presiden untuk langsung beliau, saya sudah usulkan ke beliau," kata Agus di Istana Kepresidenan, Jumat, (22/3/2024).

Baca juga: Agus Gumiwang Ungkap Alasan Tak Hadir Rapat Kelanjutan HGBT, Bikin Program Ini Tertunda Dilanjutkan

Kemenperin kata Agus setuju untuk melanjutkan program tersebut. Bahkan program HGBT seharusnya diperluas ke 27 subsektor industri. Pasalnya kata dia, program HGBT memberikan multiplier effect.

"Semenjak HGBT itu jalan, jadi kami punya datanya multiplier effect 3 kali lipat mulai dari investasi, ekspor, penyerapan tenaga kerja. Jadi pasti ada manfaatnya untuk ekonomi. Oleh sebab itu kita dorong terus," katanya.

Agus tidak setuju apabila program HGBT dinilai membuat anggaran jebol. Ia mengatakan Kebutuhan gas untuk industri hanya 30 persen dari total suplai gas nasional.

"Kalau dibilang jebol itu jebol apanya? kalau dari sisi suplai kita hanya butuh 30 persen, ini proyeksi tahun 2030 ya, hanya 30 persen dari total produksi gas nasional. Hanya 30 persen, ini juga poin penting," katanya.

Ia meminta agar kementerian dan lembaga tidak melihat biaya dan manfaat (cost and benefit) secara sempit. Menurut dia cost and benefit Harus dilihat secara utuh bukan hanya kementerian masing masing.

"Manfaat bagi bangsa dan negara. Jadi jangan dilihat bagi kantor A, kantor B, C, itu tidak boleh," pungkasnya.

Program HGBT merupakan program memberikan harga gas murah US$ 6 per MMBTU bagi tujuh kelompok industri yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

Tujuannya untuk meningkatkan daya saing industri nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Merujuk pada Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023, Program tersebut akan berakhir pada akhir tahun Ini.

Kementerian ESDM menilai program tersebut telah mengakibatkan penerimaan negara berkurang. Menurut catatan kementerian ESDM penerimaan negara berkurang sebesar Rp29,39 triliun pada periode 2021-2022.