Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BPH Migas diminta untuk meningkatkan razia menyusul adanya temuan kasus pengoplosan BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax di beberapa SPBU.

Anggota Komisi VII DPRI RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengingatkan BPH Migas dan Pertamina tidak lengah mengawasi SPBU ketika terjadi peningkatan permintaan BBM di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
Kasus pengoplosan BBM di Bekasi, Depok dan Jakarta harus menjadi pelajaran bahwa ada prosedur pengawasan yang perlu diperbaiki.

Baca juga: Belasan Truk Mogok Isi BBM Bio Solar di SPBU Megang Lubuklinggau, Begini Penjelasan Polisi

"Pertamina dan BPH Migas harus menindak tegas SPBU nakal tersebut. SPBU pengoplos itu jangan sekedar disegel atau diberikan peringatan tapi perlu tindakan yang punya efek jera," kata Mulyanto, Minggu (31/3/2024).

Mulyanto menyebutkan tindak pengoplosan BBM bersifat pidana karena jelas-jelas melanggar UU Migas dan UU Perlindungan Konsumen. Masyarakat pembeli BBM Pertamax dirugikan karena mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga yang mereka bayar.

Sementara itu masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dirugikan, karena kehilangan stok akibat barangnya disimpangkan.

"Karena itu kami minta Pertamina tidak ragu-ragu untuk mencabut izin SPBU yang bersangkutan serta memproses secara hukum para pelakunya.

Baca juga: Pertamina Patra Niaga Lakukan Uji Tera untuk Pastikan Kualitas dan Kuantitas BBM di SPBU

Langkah Ini penting agar ada efek jera, sehingga penyimpangan tersebut tidak terulang lagi di masa yang akan datang," kata Mulyanto.

Untuk diketahui sebelumnya Menteri Perdagangan menyegel SPBU nakal yang mengurangi takaran dengan memasukkan alat mekanis ke dalam dispenser mereka di Karawang. Kemudian Disusul dengan kasus pengoplosan Pertalite dengan air, yang terjadi di Bekasi.

Terkait pengoplosan pertalite dengan zat pewarna tertentu, lalu dijual sebagai Pertamax ini terjadi di empat titik, yakni 2 di Kota Tangerang, satu di Depok dan satu di Jakarta. Diinformasikan pengoplosan tersebut terjadi lebih dari dua tahun, yang merugikan pelanggan milyaran rupiah.