Ekonom Tak Yakin Pemerintah Berani Hapus Pertalite, Bakal Hadapi Demo hingga Meroketnya Inflasi
Dalam memutuskan sesuatu pastinya pemerintah sudah menghitung risiko yang akan terjadi ke depan, sehingga telah dicarikan solusinya.
Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Pemerintah diyakini tidak akan berani menghapus bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yakni Pertalite atau RON 90 pada saat ini.
Menghapus Pertalite dinilai memiliki dampak negatif yang besar bagi masyarakat dan pemerintah sendiri.
Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan, dalam memutuskan sesuatu pastinya pemerintah sudah menghitung risiko yang akan terjadi ke depan, termasuk mewacanakan penghapusan Pertalite.
"Menghapus Pertalite sama saja menghapus subsidi, maka dampaknya daya beli masyarakat menurun dan melompatnya inflasi," kata Piter saat dihubungi Tribunnews, Senin (6/5/2024) malam.
Baca juga: Harga BBM di SPBU Pertamina Per Mei 2024: Pertalite, Pertamax, dan Solar Kompak Turun
Namun, Piter sangat yakin pemerintah tidak akan menghapus Pertalite sekarang meski beban yang ditanggung negara yakni subsidi sangat besar di tengah kenaikan harga minyak dunia.
"Dampaknya kemana-mana, gejolak sosial, demontrasi di mana-mana, kemudian instabilitas politik. Jadi saya tidak melihat hal itu (hapus Pertalite)," ujarnya.
Oleh sebab itu, Piter menyebut penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran dapat menjadi jalan pemerintah yang tepat menjaga anggaran subsidi.
Sehingga, ke depan tidak ada lagi orang kaya mengkonsumsi Pertalite untuk kendaraannya.
"Tingkatkan pendistribusian BBM subsidi yang tepat sasaran, mereka yang mengkonsumsi harus yang berhak bukan orang kaya," ucapnya.
Subsidi Dialihkan
Kembali munculnya wacana penghapusan Pertalite datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia menyebut, pemerintah sedang menghitung subsidi untuk BBBM jenis baru Bioetanol. Subsidi tersebut diberikan kepada masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut.
"Tetap subsidi, lagi kita hitung. Supaya nanti targetnya yang kita subsidi orang yang pantas disubsidi," kata Luhut usai menghadiri acara Jakarta Futures Forum di Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Luhut mengatakan, penggunaan BBM Bioetanol dapat mengendalikan masalah polusi udara.
Karenanya sebut dia, pemerintah berambisi mengganti BBM jenis Pertalite dengan Bioetanol.
"Iya nanti kita lihat dulu, kita mau bioetanol itu karena masalah polusi ini harus kita kendalikan paling cepat mengendalikan itu adalah etanol tadi," ujarnya.
Pertamina Ogah Jual Pertalite
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) berkeinginan tidak lagi menjual BBM jenis bensin dengan nilai oktan 90 (RON 90) atau dikenal masyarakat Pertalite.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina tentunya harus selalu berinovasi dan produk yang dijual ke masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah.
Dalam hal ini, keinginan tidak lagi menjual Pertalite ke depan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No.P/20/menlhk/setjen/kum.1/3/2017 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O.
Dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri LHK tersebut disebutkan bahwa bahan bakar minyak jenis bensin minimal memiliki nilai oktan (RON) 91.
"Kami sudah membuat kajian dan sudah bicarakan ke pemerintah (Kementerian ESDM). Nantinya Pertalite diganti dengan RON 92 dengan harga yang sama Rp10.000 per liter," kata Fadjar saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/3/2024) malam.
Baca juga: Komisi VII DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas SPBU yang Tidak Distribusikan Pertalite
Jika hal ini terlaksana, maka biaya yang dikeluarkan Pertamina nantinya akan membengkak dalam membuat produk di atas RON 90.
Apalagi, harga yang dijual ke pasar tetap seperti harga Pertalite saat ini Rp10.000 per liter, tetapi dapat RON 92.
"Kami semangatnya kualitas dari BBM itu. Apalagi terkait lingkungan, karena isunya kan sekarang udara yang bersih. Jadi kami belum melihat itu (beban biaya)," ucap Fadjar.
Namun, Fadjar tidak dapat memastikan kapan keinginan Pertamina tersebut bisa terwujud karena Pertalite sebagai jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang mana kewenangannya ada di pemerintah.
"Kami tunggu pemerintah dan belum tahu kapannya? Kalau disetujui nantinya akan dilakukan secara bertahap," ucap Fadjar.
Jauh sebelumnya, rencana penghapusan Pertalite sudah disuarakan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Ia menginginkan Pertalite tidak lagi dijual di Indonesia mulai 2024 dan diganti menjadi RON 92.
Hal tersebut dilakukan dengan mencampur bensin Pertalite (RON 90) dengan Etanol 7 persen (E7), sehingga menjadi Pertamax Green 92.
Sehingga ke depan, Pertamina hanya menjual tiga jenis produk bensin dan ramah lingkungan, yakni Pertamax Green 92, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo (RON 98).