TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto buka suara mengenai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe yang mengundurkan diri dari jabatannya.

Hasto mengatakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang.

"Kritik yang terbesar yang diberikan kepada Pemerintahan Pak Jokowi adalah ketika segala sesuatunya dipercepat tetapi melupakan aspek-aspek di dalam pertimbangan yang matang, kajian-kajian yang detail," kata Hasto saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Senin (3/6).

Baca juga: Menerka Alasan Mundurnya Pimpinan Otorita IKN, PDIP: IKN Terlalu Ambisius Bak Proyek Roro Jonggrang

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menyebut bahwa struktur tanah di kawasan IKN tidak stabil.

"Saya pernah menjadi project manager di kawasan yang sama. Itu dari struktur tanahnya itu sangat tidak stabil, kemudian kemampuan untuk mendapatkan sumberdaya bagi pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa sawit saja mengalami
delay, apalagi ini suatu ibu kota negara," ujar Hasto.

Hasto menegaskan melalui rapat kerja nasional (Rakernas) V, PDIP mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat.

"Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang," ujarnya.

Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Dhony. Sebab, menjelang upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 yang rencananya digelar di IKN.

Hasto berpendapat pembangunan IKN tidak membuka ruang bagi perencanaan secara alamiah.

"Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang yang terburu-buru sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur," ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevry Hanteru Sitorus mengungkap kalau hingga kini belum ada satupun investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang menaruh investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kata Deddy Sitorus, hal itu digadang menjadi salah satu dasar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Otorita IKN Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya.

"Sampai saat ini tidak ada satu investorpun yang sudah memberikan kepastian untuk melakukan investasi. Yang dari luar negeri NOL dan yang dalam negeri belum pasti, hanya komitmen yang tidak terikat," kata Deddy.

Deddy juga menyebut target waktu yang diberikan untuk menyelesaikan proyek IKN terlalu pendek, sehingga terkesan ambisius.

"Target waktu yang diberikan terlalu pendek dan ambisius, mirip proyek Roro Jonggrang/Bandung Bondowoso," kata Deddy.

Deddy mengklaim bahwa Bambang bukan mengundurkan diri melainkan dimundurkan karena dianggap tak mampu memenuhi target yang diberikan.

Dia menuturkan hingga kini belum ada satupun investor yang memberikan kepastian untuk melakukan investasi di IKN.

"Yang dari luar negeri nol dan yang dalam negeri belum pasti, hanya komitmen yang tidak terikat," ujar Deddy.

Selain itu, kata Deddy, munculnya masalah pertanahan atau status tanah tidak selesai dan banyak masalah.

"Kelihatannya kurang support dari kementerian terkait, baik agraria maupun lainnya," ungkapnya.

Di sisi lain, dia mengungkapkan banyaknya larangan juga yang membuat pekerjaan konstruksi lambat.

"Misalnya tidak bisa mengebor air tanah, hanya air permukaan. Ini menyulitkan proses konstruksi. Tidak boleh menebang pohon atau mengubah kontur, akhirnya jadi lamban karena akses jalan menjadi rebutan para kontraktor yang memperlambat pekerjaan," ucap Deddy.

Deddy menerangkan syarat green constructor company juga membuat kontraktor kelabakan karena harus menyesuaikan dengan berbagai persyaratan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI fraksi PDIP, Junimart Girsang, mengaku kaget mendengar kabar mundurnya Bambang Susantono dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Tentu mengagetkan bagi saya dan Komisi II yang menjadi perbincangan di WAG (WhatsApp Group). What happen?" kata Junimart.

Menurut Junimart, Bambang merupakan sosok yang cerdas dan luar biasa ketika memimpin pembangunan IKN.

"Beliau cukup komunikatif dan menguasai penyelesaian kendala yang solutif ketika kita pertanyakan tentang logika lapangan," ujarnya.

Dia berharap mundurnya Bambang tak mengganggu percepatan pembangunan IKN.

Terutama, IKN akan jadi lokasi upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.

"Tentu harapan kita tidak mengganggu percepatan pembangunan
IKN yang dicanangkan tanggal 17 Agustus 2024 sudah melakukan upacara kenegaraan HUT RI di IKN," ucap Junimart.

Ketua DPP PKB sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan turut merespons soal mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Daniel menyatakan, sejatinya apa yang diputuskan oleh Bambang dan Dhony itu karena didasari karena beberapa faktor, termasuk soal target.

Dirinya menaruh fokus soal target pembangunan infrastruktur yang dimana harus sudah siap minimal untuk acara HUT Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"Di samping tuntutan-tuntutan yang sangat besar kadang-kadang di luar bayangan kita, kita mampu atau enggak. Seperti mengejar target target untuk sampai 17an misalnya. Target target pembangunan, infrastruktur,: kata pria yang akrab disapa Danjo tersebut.

Baca juga: Pakar: Bambang-Dhony Mundur dari Bos Otorita IKN Buntut Target Pembangunan Pemerintah Tak Realistis

Atas hal itu, Danjo menilai wajar jika emang target yang diberikan tersebut terlalu tinggi sehingga menjadi salah satu dasar Bambang dan Dhony mundur.

Pasalnya kata dia, siapapun yang diberikan target demikian, pasti tidak merasa sanggup untuk menerapkannya.

"Saya enggak tahu mesti nanya ke Pak Bambang. Cuma rasanya siapapun kepala otorita IKn pasti akan gemetar kakinya karena begitu tinggi targetnya," kata dia.

Danjo menyatakan, sejatinya dia belum mendengar secara langsung alasan dari Bambang dan Dhony mundur sebagai pucuk pimpinan Otorita IKN.

Dirinya menduga hal demikian berdasarkan cerita atau komentar dari publik, soal banyaknya permasalahan di masa pembanguan IKN.

"Kita sempat mendengar banyak gaji yang belum turun, kita sempat mendengar protes-protes masyarakat adat yang belakangan ini semakin keras. Bahkan Pak Basuki pun sempat bicara kan bagaimana dia pindah kalau misalkan fasilitas dasar air saja belum ada," tukas dia. (Tribun Network/den/fer/riz/wly)