Tenaga Ahli Otorita IKN Sebut Investor Berebut Lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Nusantara
Tenaga Ahli Otorita IKN, Rusmin Lawin menyebut sudah banyak investor yang berebut lahan di KIPP IKN.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Whiesa Daniswara
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menerima 416 surat minat investasi atau Letter of Intent (LoI) dari investor lokal maupun asing menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Jumlah ini naik dari akhir Januari kemarin yang baru mencapai 369 LoI.
Tenaga Ahli Pimpinan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Regional dan Daerah Mitra Otorita IKN, Rusmin Lawin mengatakan pihak OIKN cukup kewalahan atas banyaknya investor yang berebut lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Padahal, kata Rusmin, hanya seperempat atau 25 persen dari 6.000 hektare luas lahan di KIPP yang dibuka untuk pembangunan.
Sisanya, sebanyak 65 persen akan dikembalikan menjadi area hutan, dan 10 persen untuk area produksi pangan.
"Di KIPP tersedia 25 persen dari 6.000 hektare. Lahan terbatas. Kalau mau beli, kesempatannya sekarang. Presiden Jokowi sudah sampaikan, Nusantara adalah masa depan investasi Indonesia. Jadi saya dan REI (Real Estat Indonesia) bilang belilah masa depan sekarang," kata Rusmin kepada wartawan, Rabu (12/6/2024).
Wakil Ketua Umum DPP REI ini menyebut dari ratusan LoI yang masuk ke Otorita IKN, banyak investor juga merupakan anggota REI.
Rusmin yang sejak 2021 berkeliling dunia mencari investor untuk IKN ini mengaku ketika IKN baru dibangun, banyak investor enggan masuk karena menilai struktur organisasi belum jelas.
Namun sekarang kondisi ini sudah berbeda. Kini, banyak investor asing ikutan masuk berinvestasi.
"Lalu masuk lagi dari Malaysia, China, Eropa, AS, dan Timur Tengah," kata Rusmin.
Bahkan kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menandatangani kerja sama dengan pengembang real estate asal Uni Emirat Arab (UAE), Emaar Properties.
Baca juga: Industri Pemanas Air Dukung Pembangunan IKN, Usung Komitmen Teknologi Ramah Lingkungan
Presiden akan terbang ke Abu Dhabi untuk kesepakatan tersebut pada Juli 2024 mendatang.
Emaar Properties dimiliki oleh Sultan Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, yang terkenal dengan pembangunan skala besar yakni Burj Khalifa, gedung pencakar langit tertinggi di dunia yang kini jadi ikon Dubai.
"Tiga tahun kemudian, sekarang, alhamdulillah, Emaar Properties sudah sampai di IKN dan akan commit MoU dengan Presiden RI di Abu Dhabi," kata Rusmin.
Pada awal Juni, Presiden Jokowi menyatakan potensi besar nilai investasi yang akan datang dari kesepakatan ini.
Namun Presiden belum mau menyebut angkanya sebelum dilakukannya penandatanganan.
“Saya enggak sebut angka karena belum sign, tapi (nilai investasinya bisa) gede banget. Insyaallah tanda tangan bulan Juli di Abu Dhabi atau Dubai,” kata Jokowi, Selasa (4/6/2024).
Tiga hari berselang, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan Presiden akan memberangkatkan tim yang dipimpin Kementerian PUPR dan Kementerian Investasi ke Abu Dhabi untuk bertemu lagi dengan pihak Emaar Properties.
Potensi investasi lain, kata Rusmin, datang dari investor asal China dan Malaysia. Kesepakatan investasi dari dua negara itu diharapkan rampung akhir 2024.
"Sudah berproses tapi belum diumumkan karena belum teken kontrak. Kalau jadi, investasi bisa masuk Rp60–70 triliun. Sekitar USD 4 miliar," kata Rusmin.
Baca juga: Anggota Dewan FKP IKN Yakini Investor Tak Akan Terpengaruh Pergantian Kepemimpinan Otorita IKN
Lebih lanjut, perjalanan Rusmin keliling dunia guna mencari investor untuk IKN tercatat rekor MURI pada 13 Juli 2023.
Ia menjadi sosok yang paling sering keliling dunia untuk tujuan menjaring investor.
Berdasarkan catatan MURI, Rusmin yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Real Estate Internasional Kawasan Asia Pasifik ini, telah mengunjungi 19 negara sepanjang 2020–2023 demi mengalirnya investasi ke IKN.
Kini dengan meningkatnya minat investasi ke IKN, Rusmin mengaku akan mencarikan lahan yang lebih fleksibel sesuai tata ruang IKN sehingga tak semua investasi hanya masuk ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.
"Jadi misal ada klaster tematik seperti Middle East Town, Korean Town, yang dibangun pengembang lengkap dengan supply chain dan ekosistemnya. Kan keren," ujarnya.
Baca juga: Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran Rp 37,15 M Tahun Depan, Rp 5 M di Antaranya untuk Pengawasan IKN
Pembangunan-pembangunan klaster itu direncanakan pada tahap 2, sebab tahap 1 berfokus pada Istana Negara, kantor kementerian, rumah sakit, dan infrastruktur penghubung seperti jalan.
“Fondasi jalan jadi, baru investor bisa masuk, bikin town development. Kalau soal budget, jor-joran di awal, government’s drive, karena bangun fondasinya. Ke depan, di pemerintahan Prabowo, private sector bisa pimpin, baik domestik maupun internasional,” tutup Rusmin.