Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) sempat terkendala dengan masih banyaknya kapal ikan di sekitar area pengembangan.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Arif Suhartono, mengatakan bahwa ada ratusan kapal ikan yang masih berada di sekitar BMTH, tepatnya di sebuah kolam yang terdapat di Area Pengembangan I.

Perihal kapal ikan yang masih berada di area BMTH ini memang menjadi salah satu hal yang akan dibahas, di mana mereka rencananya akan dipindahkan ke lokasi lain.

Baca juga: Sillo Maritime Perdana Raup Laba Bersih 20,70 Juta Dolar AS, Tebar Dividen Rp 17 per Lembar Saham

"Mungkin sekitar 500 sampai 600, bahkan kadang-kadang sampai 700 kapal ikan," kata Arif dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Padahal, menurut Arif, area Pelabuhan Benoa yang menjadi lokasi pembangunan BMTH ini bukanlah area pelabuhan perikanan.

Begitu dihadapi oleh tantangan ini, ia mengatakan langsung mengkomunikasikannya dengan pemerintah.

Baca juga: Perkuat Sektor Maritim, INSA Gandeng Sejumlah Duta Besar Asia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan pun langsung memimpin rapat koordinasi (rakor) untuk membahas hal ini.

"Alhamdulillah pada bulan kalau ga salah Mei itu diadakan rakor dipimpin Pak Menkomarves dan ada empat menteri, memastikan bahwa kapal ikan bisa bergeser ke pelabuhan perikanan," ujar Arif.

"Jadi di sana ada pelabuhan perikanan, kalau enggak salah Pengambengan dan Teluk Awang, ini akan digeser ke sana secara bertahap," lanjutnya.

Arif mengatakan, tidak mungkin kawasan wisata seperti BMTH, area yang harapannya bisa menjadi landmark pariwisata di Bali, digabung dengan ratusan kapal ikan.

"Tidak mungkin kawasan wisata yang harapan kami akan menjadi landmark wisata di Bali, yang mungkin istilahnya lebih harum, yang di sini perikanan. Saya tidak mengatakan kurang harum, tapi bapak ibu bisa merasakan sendiri tidak mungkin kondisinya digabung," tutur Arif.

Akibat dari kapal ikan yang masih ada di sekitar area BMTH, ia mengatakan ada investor yang ingin membangun fasilitas di situ, tetapi malah jadi ragu.

Namun, ia memastikan setelah pemerintah menggelar rakor tersebut, menjamin akan kepindahan kapal-kapal ikan ini, para investor sudah lebih yakin.

"Mereka juga menanyakan ini kapalnya bisa pindah tidak. Pada saat mereka bangun fasilitas yang sifatnya high end, kapal (ikan) masih ada, mereka ragu-ragu," jelas Arif.

"Tetapi setelah komitmen dengan rakornya ada, mereka jauh lebih yakin dan mungkin dalam waktu satu dua minggu sudah penandantangan perjanjian kerja sama sudah bisa dilakukan terkait BMTH," pungkasnya.

BMTH merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan tidak hanya sebagai pelabuhan untuk menampung kapal pesiar dan yacht, tetapi sebagai salah satu destinasi pariwisata di Bali, khususnya wisata bahari.

Proyek yang dicanangkan oleh Pelindo ini ditargetkan rampung September 2024.

Sebelumnya, dalam kunjungan Komisi VI DPR RI pada saat Kunjungan Kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023–2024 ke kawasan BMTH, kapal-kapal perikanan ini juga menjadi perhatian.

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih merekomendasikan agar segera dilakukan relokasi kapal ikan non-tuna di Pelabuhan Benoa.

Dikutip dari situs resmi Pelindo, Gde meminta Pelindo, Kementerian BUMN, dan Kementeriaan Kelautan dan Perikanan untuk dapat segera merekolasi kapal-kapal non-tuna yang sedang labuh/bersandar di Pelabuhan Benoa.

Terutama kapal-kapal ikan dan cumi yang sudah tidak beroperasi guna mendukung desain pembangunan BMTH, peningkatan keamanan, serta keselamatan bagi wisatawan.