Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dinilai hanya memberi efek positif kecil pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, IKN hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar Kalimantan. Tidak lebih.

"Dari hasil kajian INDEF, IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan (ekonomi) sedikit saja. Itupun di daerah-daerah sekitar Kalimantan sana," katanya dalam acara diskusi bertajuk "Warisan Utang Untuk Pemerintah Mendatang" di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Maka dari itu, jika harus memilih program mana yang sebaiknya diprioritaskan Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto di masa jabatannya, Eko memandang makan bergizi gratis lebih baik dibanding pembangunan IKN.

Pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi ia menilai itu akan dilakukan ala kadarnya saja.

"Kalau disuruh memilih, (kelanjutan pembangunan) IKN mungkin moderat atau ala kadar saja, tetapi makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh para masyarakat, terutama kelas bawah," ujar Eko.

Ia menilai program makan bergizi gratis masih bisa memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding keberadaan IKN.

Meski demikian, ia memberi catatan yang harus diperhatikan pemerintahan Prabowo-Gibran terkait dengan keberlangsungan program makan bergizi gratis ini.

Beberapa hal yang menurut dia harus jadi perhatian di antaranya adalah program ini perlu melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca juga: Dana Cekak, Pembangunan IKN Era Prabowo Diyakini Bakal Nanggung: Hidup Segan Mati Tak Mau

Kemudian, kelembagaan dari program ini harus didesain secara bagus sebab program ini disebut berpotensi menjadi stimulan untuk demand di perekonomian domestik.

"Supaya tidak mengulangi kesalahan dari bagaimana pembangunan-pembangunan yang sifatnya hanya sekadar mengejar target, desain kelembagaan harus bagus."

"Pastikan bahwa nanti yang mengeksekusikan kebijakan ini adalah para pelaku ekonomi lokal," tutur Eko.

Eko juga menekankan bahwa program ini jangan sampai melibatkan importasi di dalamnya.

Baca juga: Taksi Terbang Belum Siap Diujicoba di IKN, Kemenhub: Perlu Kajian

Contohnya untuk bahan pangan dan susu yang akan disertakan dalam menu makan bergizi gratis ini harus berasal dari dalam negeri.

Sebab, jika susu tersebut berasal dari luar negeri alias impor, maka hanya akan membuat neraca transaksi berjalan atau current account Indonesia jebol.

"Jangan susunya impor atau produk-produk pangannya banyak yang dari impor. Nanti current account kita akan jebol. Jadi anda mendorong makan siang (gratis), tetapi anda melemahkan nilai tukar. Itu juga bukan pilihan," pungkas Eko.

Program makan bergizi gratis masuk APBN 2025

Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp 71 triliun.

Dulu saat kampanye Pilpres, Prabowo bilang ini program ini bernama Makan Siang Gratis yang ditujukan untuk anak-anak sekolah. Tujuannya untuk mencegah anak stunting.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025.

Baca juga: Kemenhub: Progres Pembangunan Bandara VVIP di IKN Baru 50 Persen

"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia bilang, penggunaan anggaran yang dirancang untuk program makan bergizi gratis atau MBG itu akan disusun secara detail oleh Tim Prabowo-Gibran.

Dia mengklaim program ini tidak akan meningkatkan defisit maupun rasio utang Pemerintah.

"APBN kita dikelola secara hati-hati dan dijaga sustainability-nya dan kesehatannya sebab ini instrumen penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang dan komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent," kata Sri Mulyani.