TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perum Bulog diminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat gerak cepat mengantisipasi pergerakan harga beras yang kembali naik.

Mengacu data panel harga Badan Pangan Nasional atau Bapanas pagi ini, harga beras premium sendiri berada di angka Rp 15.860 atau naik hingga 1,99 persen-Rp 310.

Sedangkan untuk beras medium berada di harga Rp 13.620 atau naik 0,29 persen-Rp 40 pada Sabtu tanggal 27 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai pemerintah dalam hal ini Bulog harus dapat menekan kenaikan harga beras dengan memastikan jalur distribusi kepada masyarakat.

“Jangan sampai distribusi tidak lancar, sehingga menyebabkan harga beras tinggi,” ujarnya, Sabtu, (27/7/2024).

Esther juga memandang pemerintah dalam hal ini Bulog pimpinan Bayu Krisnamurthi dapat mengkalkulasi dengan tepat kebutuhan beras masyarakat se-nusantara sehingga kenaikan harga juga dapat diredam.

“Kalau itu sudah dipenuhi, baru kita bicara distribusi,” tandasnya.

Baca juga: Harga Beras Melonjak, Komisi VI DPR Desak Pemerintah Intervensi Pasar

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Perum Bulog segera stabilisasi harga beras seiring tren kenaikan harga yang mulai terjadi di musim kemarau.

Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan bahwa secara historis kenaikan harga beras cenderung terjadi pada Juli saat musim kemarau tiba.

Oleh karena itu, menurutnya, Perum Bulog bisa segera melakukan antisipasi dalam menjaga stabilitas harga beras secara nasional.

Adapun Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) menunjukkan bahwa kenaikan harga beras terjadi di 32,22 persen wilayah di Indonesia pada pekan ketiga Juli 2024.

Sekedar informasi, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu (3/7/2024).