Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) berupa bantuan pangan beras telah diusulkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk dilanjutkan pada tahun 2025.

Pada tahun ini, tahap pertama penyaluran bansos beras telah dilakukan pada Januari hingga Juni.

Kemudian, setelah Juni, akan dilanjutkan lagi, tetapi dibagikannya per dua bulan, bukan satu bulan. Penyaluran bansos beras akan dilakukan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

Baca juga: 4 Bansos yang Cair Bulan Agustus 2024, Ada Bansos Beras 10 Kg hingga PKH

"Program bantuan pangan oleh pemerintah ini masih akan terus dilanjutkan. Ini masih kita usulkan di 2025," kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Adapun untuk tahun 2025, ia mengatakan Bapanas telah mengusulkan tambahan anggaran sebanyak Rp 20,2 triliun untuk bantuan pangan.

"Di tahun 2025 pun kita masih mengusulkan sebanyak Rp 20,2 triliun untuk bantuan pangan masyarakat berupa beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian juga untuk 1,4 juta keluarga risiko stunting (KRS)," ujar Sarwo.

Jika kelak nantinya ada pertimbangan lain yang berkaitan dengan keuangan pemerintah, ia mengatakan setidaknya saat ini Bapanas sudah mengusulkan tambahan anggaran tersebut.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, bansos beras merupakan bukti kehadiran dan perhatian pemerintah dalam menyokong perekonomian 22 juta keluarga.

Arief bilang, 22 juta keluarga itu kalau secara individu bisa sampai sekitar 89 juta rakyat.

Baca juga: Megawati Minta Bansos Dikurangi, Pendidikan Gratis Lebih Penting

Artinya, hampir sepertiga rakyat Indonesia yang diberikan beras Bulog yang dari pemerintah.

“Keberlanjutan bantuan beras ini menjadi penting, terlebih harga pangan secara global mulai menunjukan adanya kenaikan, sehingga kita pun harus mulai bersiap," ujar Arief dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (4/6/2024).

"Kita di Indonesia punya bantuan ini karena tidak ada negara lain yang memberikan bantuan pangan gratis dalam bentuk beras, kecuali Indonesia," pungkasnya.

"Dengan instrumen ini, kita yakin dapat menjaga kondisi perberasan sekaligus inflasi nasional,” lanjut Arief lagi.