Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) membantah pernyataan Kantor Staf Presiden (KSP) yang menyebut penyaluran program pompanisasi tak tepat sasaran.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch Arief Cahyono menyayangkan informasi yang tidak valid dan salah disampaikan pada forum resmi ke publik secara terbuka.

"Pernyataan ini ngawur, memberi data pompa dan kesan yang tidak baik bagi Kementan," kata Arief dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/8/2024).

Baca juga: KSP Temukan Program Pompanisasi Andalan Menteri Pertanian Tidak Tepat Sasaran

Sebelumnya, KSP melalui Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono mengatakan bahwa pihaknya menemukan penyaluran pompa untuk program pompanisasi tidak tepat sasaran.

Ketika mengunjungi Kecamatan Bansari, Temanggung, Jawa Tengah, ia mengatakan tidak ada sawah karena yang banyak ditanami adalah komoditas hortikultura.

Namun, Bansari malah menjadi satu dari sekian kecamatan yang mendapatkan jatah pompa.

Menurut Arief, pompa yang dianggap tidak tepat sasaran oleh KSP itu merupakan pengadaan melalui APBD Temanggung.

Arief menjelaskan program bantuan pompa air di Desa Balesari, Kecamatan Bansari tersebut merupakan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) atau dari APBD Provinsi Jawa tengah.

"Pompa tersebut bukan berasal dari anggaran APBN," ujar Arief.

Ia mengatakan, Kementan mengeluarkan kebijakan pompanisasi guna meningkatkan produksi pangan saat kondisi perubahan iklim ekstrem.

Baca juga: Tak Kunjung Pulang Usai Pamit ke Kebun, Petani di Tangerang Ditemukan Tak Bernyawa, Badan Penuh Luka

Pompanisasi, kata dia, menyasar lahan yang dapat digunakan untuk menambah produksi pangan nasional khususnya padi dan jagung, yakni sawah tadah hujan dengan cara meningkatkan indeks pertanaman (IP).

Arief menyebut terdapat potensi sawah tadah hujan sekitar 3 juta hektar yang dapat ditingkatkan Indeks Pertanaman dan produktivitasnya.

Adapun program pompanisasi yang bersumber dari dana APBN dengan pola bantuan pemerintah diberikan kepada Kelompok tani/Gabungan kelompok tani (Poktan/Gapoktan) atau P3A/GP3A yang memenuhi kriteria.

Pemberian bantuan pompa air dalam program pompanisasi disebut harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) yang dikeluarkan Kementan.

"Maksud kegiatan Pompanisasi untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi untuk percepatan olah tanah dan tanam serta untuk meningkatkan Penambahan Areal Tanam (PAT) padi," pungkas Arief.

Adapun sebelumnya ketika mengunjungi Bansari, Edy Priyono mengatakan di situ hampir tidak ada sawah karena yang banyak ditanami itu adalah komoditas hortikultura.

"Ada cabai, tembakau, bawang merah, dan sebagainya. Tidak ada sawah di situ, tetapi mendapatkan jatah pompa," kata Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Senin (5/8/2024).

Oleh karena itu, ia meminta kepada Kementerian Pertanian serta TNI dan Polri yang juga mitra dalam program pompanisasi, agar memberikan petunjuk pelaksanaan jika terjadi ketidaktepatan alokasi seperti ini.

Ia menyebut KSP menyarankan ada mekanisme untuk menyalurkan ke daerah yang lebih membutuhkan.

"Kami terus terang tidak tahu apakah yang seperti ini hanya terjadi di Temanggung atau juga di daerah lain. Kami khawatir kalau terjadi di daerah lain," ucap Edy.

"Sayang sekali nanti kalau program pompanisasi yang merupakan bagian dari perluasan area tanam ini, terjadi kesalahan alokasi," pungkasnya.