Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap bahwa selama 8 tahun program hilirisasi berjalan, pendapatan negara meningkat Rp 158 triliun.

Ia mengatakan, program hilirisasi yang dimulai dari nikel, bauksit, tembaga, akan dilanjutkan ke timah.

Sektor selain mineral seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan juga akan dikembangkan hilirisasinya.

Baca juga: Dukung Hilirisasi Bauksit, Pertamina Patra Niaga Pasok Chemical untuk Proyek Alumina Refinery

Hal itu disampaikan Jokowi saat berpidato di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (16/8/2024).

"Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp 158 triliun selama 8 tahun ini," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin kekayaan di dalam negeri bisa dikelola semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat.

"Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah SWT untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat," ujar Jokowi.

Ia pun mengatakan pemerintah juga telah mengambil kembali aset Indonesia yang selama puluhan tahun dikelola dan diambil manfaat besarnya oleh pihak asing.

"Seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont, alhamdulillah semua itu bisa kita ambil alih kembali," ucap Jokowi.

Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Jokowi mengatakan Indonesia tidak ingin kehilangan momentum tersebut.

Baca juga: Program Hilirisasi Pemerintah Bantu Peningkatan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

Sebab, Jokowi menyebut Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau.

"Kurang lebih 3.600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi," tutur Jokowi.

Jokowi menegaskan Indonesia ingin terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap.

Transisi energi akan dilakukan secara hati-hati dan bertahap karena pemerintah ingin mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat.