Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hampir menyelesaikan masa jabatannya di periode kedua di tahun ini. Banyak kebijakan berhasil membuat ekonomi Indonesia berada di level yang cukup baik.

Jokowi menyampaikan beberapa isu yang terkait industri pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menyebut selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo sektor industri mampu berkembang.

"Bapak Presiden Joko Widodo telah membuktikan tekad, komitmen dan keseriusannya dalam upaya membangun sektor industri manufaktur agar bisa lebih berdaya saing global. Beberapa arahannya yang ditujukan kepada Kementerian Perindustrian, sudah kami jalankan dengan baik. Ini juga berkat kerja sama, sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders," tutur Agus Gumiwang di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Baca juga: 8 Tahun Program Hilirisasi, Jokowi Sebut Pendapatan RI Naik Hingga Rp 158 Triliun

Kebijakan paling berpengaruh pada industri dalam negeri adalah menghentikan mengekspor bahan mentah dan wajib mengolahnya terlebih dahulu di dalam negeri.

"Hilirisasi merupakan kunci untuk memacu ekonomi kita karena memberikan efek yang luas, di antaranya penambahan jumlah tenaga kerja dan peningkatan devisa dari investasi dan ekspor," terang Agus.

Seperti yang disampaikan Presiden, walau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan upaya Indonesia dalam melarang ekspor bahan mentah, tetapi sebagai bangsa yang berdaulat dan besar, Indonesia tidak goyah, bahkan terus maju melangkah untuk mendukung kebijakan hilirisasi tersebut.

"Kita ketahui bahwa pemerintah telah menghentikan ekspor material nikel, bauksit dan tembaga. Selain itu juga akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian dan kelautan," ucap Menperin.

Kebijakan hilirisasi dijalankan Kemenperin untuk mendorong tumbuhnya industri smelter yang mengolah atau memurnikan bahan mentah hasil tambang tersebut.

Sampai saat ini, sudah terbangun industri smelter nikel, bauksit dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara hingga Rp158 triliun selama delapan tahun ini.

"Bapak Presiden menekankan bawa kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, yang merupakan anugerah Allah SWT untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat," ungkap Agus.

Oleh sebab itu, wujud nyata juga keseriusan pemerintah, yakni telah mengambil kembali aset Indonesia yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, antara lain Freeport, Blok Rokan dan Newmont.

"Alhamdulillah, semua itu bisa kembali ke pangkuan negeri ini," kata Menperin Agus Gumiwang.

Pada pidatonya di hadapan para anggota MPR, DPR, DPD RI, Presiden Jokowi menyampaikan hal yang terkait dengan ekonomi hijau dan energi baru terbarukan.

Di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum, karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau.

"Kita punya lebih dari 3.600 GW baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut dan bio energi, sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia," imbuh Agus.

Mengenai potensi ini, Kemenperin terus berupaya untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur yang menerapkan prinsip berkelanjutan.

Satu upayanya adalah melalui kebijakan industri hijau yang secara garis besar sudah mencakup tiga pilar dalam aspek sustainability, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial.

"Industri hijau juga dapat digunakan sebagai tools dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) guna mencapai target yang telah ditetapkan," lanjut Agus.

Oleh karena itu, Kemenperin mengakselerasi sektor industri untuk bertransformasi dari industri yang konvensional menjadi industri hijau melalui penerapan Standar Industri Hijau (SIH).

"Dengan penerapan industri hijau diharapkan dapat menjawab berbagai isu dan tantangan ke depan seperti perubahan iklim dan dekarbonisasi," tegasnya.

Namun demikian, Presiden menekankan bahwa melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap karena transisi energi yang ingin diwujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat.