Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan lifting migas RI.

"Tadi saya sowan ke beliau pagi hari perintahnya adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Arifin (Menteri ESDM terdahulu) terkait optimalisasi lifting minyak," ucapnya saat sertijab di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Bahlil mengatakan akan mengajak Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati untuk mengentaskan permasalahan turunnya lifting minyak di tengah meningkatnya konsumsi.

Baca juga: HUT ke-79 RI, Industri Hulu Migas Sebut Telah Berikan Sumbangsih Nyata Bagi Negara, Apa Saja?

"Bu Dirut Pertamina ini kita harus bicara detail karena lifting kita turun terus, impor terus, barang kita gak ada kalau memang persoalan itu ada di regulasi apa yang harus kita ubah," tegasnya.

Dirinya menyatakan masih perlu mendapat masukan untuk membuat kebijakan yang tepat agar Indonesia bisa kompetitif dengan negara-negara lain.

"Memang nggak bisa lagi ini karena kalau tidak, kita akan tertinggal dengan negara-negara yang hari ini semuanya ingin mempunyai lokasi eksplorasi," ujarnya.

Bahlil menekankan dirinya perlu update data-data impor-impor gas yang terlalu banyak.

Menurutnya, pengembangan hilirisasi LPG untuk menekan impor LPG menjadi amanah dari Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

"Impor gas kita yang terlalu banyak ada C3 dan C4 (propana dan butana) kita diminta segera kita membangun hilirisasi LPG," kata Bahlil dalam sambutan usai Serah Terima Jabatan di Kementerian ESDM, Senin (19/8/2024).

Dia menegaskan agar harga gas harus lebih murah di dalam negeri apabila impor dapat ditekan.

Baca juga: Bos SKK Migas Wanti-wanti Capaian Lifting Minyak Merosot, Minta KKKS Genjot Produksi

"Jadi Pertamina kita harus duduk bareng jangan lagi selisih harganya itu 50 sampai 60 dolar AS yang belum baik kita perbaiki bareng-bareng dengan sistem yang transparan," tuturnya.

Bahlil menyadari hal ini tidak mudah diselesaikan apalagi waktu yang dimiliki hanya dua bulan sehingga langkah kolaborasi dari jajaran BUMN migas juga diperlukan.