Ada Pilkada 2024, Industri Tekstil Dalam Negeri Diramal Menggeliat Lebih Kencang
Di industri tekstil ada produksi pakaian jadi yang hasilnya bisa diserap pasar untuk memenuhi kebutuhan Pilkada, terutama saat kampanye.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Choirul Arifin
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Ditjen IKFT Kemenperin) memprediksi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di sejumlah daerah akan berdampak positif bagi industri tekstil dalam negeri.
Industri tekstil dalam negeri yang sedang terpuruk akan mendapatkan pesanan tekstil dalam jumlah besar untuk kebutuhan alat peraga kampanye.
Sekretaris Ditjen IKFT Kemenperin Kris Sasono Ngudi Wibowo mengatakan, di industri tekstil ada produksi pakaian jadi yang hasilnya bisa diserap pasar untuk memenuhi kebutuhan Pilkada, terutama saat kampanye.
"Biasanya alat peraga kampanye banyak menggunakan kaos. Ada beberapa alat peraga lain yang nanti bisa digunakan oleh teman-teman dan untuk mengkampanyekan calon ini menggunakan pakaian jadi dan tekstil," kata Kris dalam konferensi pers Rilis IKI Bulan Agustus 2024 di Bogor, Kamis (29/8/2024).
Pihaknya belum bisa memperkirakan seberapa besar serapan yang akan didapat industri tekstil dari Pilkada 2024.
Namun, bila dilihat dari angka Indeks Kepercayaan Industri (IKI) tekstil yang sudah mendekati ambang batas 50, terlihat dari situ ada optimisme akan bangkitnya industri tekstil.
"Kami belum bisa memperkirakan seberapa besar serapannya, tetapi dari sisi IKI sebenarnya sudah bisa melihat optimisme di industi tekstil dan pakaian jadi untuk bisa menyerap kebutuhan di pilkada ini," ujar Kris.
Dalam kesempatan sama, Jubir Kemenperin Febri Antoni Arif mengatakan, sudah seharusnya pengadaan saat penyelenggaraan Pilkada 2024 berasal dari dalam negeri.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Usul Ada Insentif Fiskal untuk Industri Tekstil, Begini Respons Kemenperin
Hal itu tak lepas dari dari penyelenggaraan Pilkada 2024 yang didanai oleh APBD. "Untuk peserta pilkada kami berharap bisa membeli produk-produk dalam negeri dan bukan produk impor," kata Febri.
"Pengadaan barang terkait pemilu wajib produk dalam negeri karena didanai dari APBN dan APBD," lanjutnya.
Baca juga: Industri Tekstil RI Keok di Triwulan II 2024, Alami Kontraksi 2,63 Persen
Febri tak ingin berkah penyelenggaraan Pilkada 2024 lari ke luar negeri. Produk dalam negeri harus yang bisa memanfaatkannya.
"Kami berharap pilkada tahun 2024 ini menjadi benar-benar pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia dan membawa berkah pada industri manufaktur dalam negeri. Jangan sampai berkah tersebut lari ke luar negeri," ucap Febri.
