Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menawarkan proyek peningkatan nilai tambah (PNT) atau hilirisasi batubara ke China.

Adapun pengembangan batubara yang dimaksud dalam bentuk produk lain, seperti coal quality improvement (coal upgrading), coal briquetting, cokes making dan coal liquefaction.

Penawaran dilakukan secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Suswantono di ajang The 7th Indonesia China Energy Forum (ICEF) di Kuta Selatan, Bali.

Baca juga: BPS Beberkan Nilai Ekspor Batubara, Besi dan CPO Kompak Turun pada Juli 2024

Bambang mengungkapkan, penawaran ini bagian dari komitmen Indonesia dalam mengurangi target efek rumah kaca pada pembangunan nasional sebagai ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 yang sudah ditandatangani Indonesia.

Ia melanjutkan, pengurangan konsumsi batubara secara bertahap dan pengembangan dalam bentuk lain menjadi langkah konkret mencapai tujuan tersebut.

"Salah satu kebijakan dalam pengelolaan batubara adalah melakukan pengurangan penggunaan batubara bersamaan dengan pengakhiran dari PLTU Batubara serta mengembangkannya dalam menjadi bentuk lain, khususnya gas untuk memenuhi kebutuhan elpiji dan industri kimia lainnya seperti pupuk," ujar Bambang dalam keterangannya, Rabu (4/9/2024).

Ia mengatakan, untuk mempercepat program hilirisasi dan PNT batubara, pemerintah menawarkan kepada berbagai pihak agar program ini dapat berjalan sesuai harapan.

"Kami menawarkan investasi pengembangan hilirisasi batubara di Indonesia baik dalam bentuk methanol, Dimetil Eter (DME) dan lainnya," lanjut Bambang.

Dirinya menjelaskan, batubara dapat diolah menjadi produk turunan, baik sebagai bahan baku industri maupun sumber energi.

Enam produk pengembangan batubara yang dapat dilakukan saat ini adalah peningkatan kualitas batubara (coal upgrading), briket batubara, kokas, batubara cair, dan gasifikasi batubara, termasuk gasifikasi batubara bawah tanah.

Untuk mendukung percepatan pengembangan program tersebut, selain menyediakan tiga insentif, pemerintah juga mewajibkan perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), badan usaha harus menyampaikan rencana pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.

"Saat ini sudah ada 6 IUPK yang telah merencanakan pengembangan Batubara menjadi gas, pupuk dan kokas. Status saat ini sedang melakukan kajian keekonomian dan studi kelayakan dan semoga pada tahun 2030 sudah bisa commissioning," ujar Bambang.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini memiliki sumber daya batubara sebesar 97,29 miliar ton dan cadangan sebesar 31,71 miliar ton dimana sebesar 70 persen dari total sumber daya merupakan batubara kualitas rendah dan 30 persen sisanya adalah batubara kualitas tinggi dan medium.