TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kontestasi politik seperti pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak turut mempengaruhi laju sektor konstruksi di daerah.

Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Agus Mulyadi menyampaikan, pembangunan infrastruktur cenderung melambat di saat pemilu.

"Sudah pasti sektor konstruksi terganggu karena dananya akan terkuras semua ke pilpres atau pilkada," ujar Agus dikutip Rabu (11/9/2024).

Menurutnya, perputaran perekonomian, terutama di sektor konstruksi kerap mengalami perlambatan ketika adanya masa kontestasi politik. Hal ini pun berdampak cukup signifikan bagi anggota Gapensi NTB dalam mendapatkan project pemerintah.

Agus menyebut, kondisi ini mengancam keberlangsungan perusahaan kontraktor lokal di provinsi berjuluk Bumi Gora tersebut.

"Kalau proyeknya sedikit, otomatis banyak yang tidak bisa dapat kerja. Saya saja yang Ketua Umum Gapensi NTB sampai hari ini belum dapat kerjaan karena kita prioritaskan untuk anggota dulu," ucap Agus.

Ia menjelaskan, mayoritas proyek konstruksi di NTB ialah sektor infrastruktur pariwisata. Namun, lanjut Agus, keterlibatan kontraktor lokal masih cukup minim dalam mengajarkan proyek infrastruktur pariwisata, terutama yang berasal dari program pemerintah pusat.

"Keterlibatan Gapensi NTB tidak cukup signifikan dalam program pemerintah pusat. Kadang-kadang kita tidak tahu itu proyeknya, tiba-tiba sudah muncul," lanjut Agus.

Baca juga: Gapensi Optimis Sektor Konstruksi Tetap Bertumbuh Meski Ada Pilkada Serentak

Agus berharap pemerintahan baru dengan presiden terpilih Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian lebih kepada kontraktor lokal di NTB. Gapensi NTB, lanjut Agus, siap mendukung penuh program infrastruktur Prabowo di NTB ke depan.

"Kami juga berharap program perumahan yang ada di pemerintah pusat itu bisa diturunkan ke NTB. Kita berharap sangat besar karena selain membantu menekan backlog hunian juga dapat menunjang perekonomian di NTB," sambung Agus.

Agus optimistis sinergitas Gapensi dam pemerintah pusat akan lebih erat dalam mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur.

Apalagi hal ini ditopang oleh model kepemimpinan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi Andi Rukman Karumpa yang terus mendorong peningkatan kolaborasi anggota Gapensi dengan pemerintah.

Baca juga: Gapensi Jabar: Pilkada Serentak Tak Ganggu Sektor Konstruksi, Pembangunan Tetap Berlanjut

"Dengan Ketua Umum Gapensi yang baru, Bapak Andi Rukman Karumpa, kita melihat memang gebrakannya setelah terpilih cukup spektakuler. Ketum cukup intens perhatiannya ke daerah dan mendorong keterlibatan Gapensi di setiap daerah dalam program pembangunan pemerintah," kata Agus.

Ketua Umum BPP Gapensi Andi Rukman Karumpa mendukung upaya Gapensi NTB ikut serta melakukan pembangunan infrastruktur di NTB. Andi menyebut anggota Gapensi NTB memiliki kemampuan mumpuni untuk mengerjakan program pembangunan pemerintah.

"NTB memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Hal ini memerlukan akselerasi pembangunan infrastruktur yang mana Gapensi di NTB tentu siap mendukung pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait hal itu," kata Andi.