TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA - Untuk keenam kalinya sejak tahun 2019, Anindya Bakrie kembali memenuhi undangan dari Milken Institute membawa misi bisnis dan investasi di Indonesia dalam Milken Asia Summit di Hotel Four Seasons, Singapura. 

Milken Institute Asia Summit dikenal sebagai wadah strategis bagi para pemimpin pemerintahan, pengusaha, filantropis, dan pakar ekonomi global bertukar ide dan inovasi yang dapat menggerakkan perekonomian di kawasan Asia.  

Dalam undangan kali ini, Anindya Bakrie hadir sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus sebagai CEO Bakrie & Brothers dan Presiden Komisaris VKTR. 

Pada Rabu (18/9/2024) kemarin, Anindya diundang dalam diskusi Sesi Publik bertema "Mendorong Transisi Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan".

Baca juga: DPR Sahkan Undang-Undang APBN 2025, Pemerintahan Prabowo-Gibran Dapat Anggaran Berapa?

Selain Anindya, turut hadir sebagai narasumber Menteri Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia Nik Nasmi Nik Ahmad, Presiden Boeing Asia Tenggara Penny Burtt dan CEO Alat, Amit Mudha.

Diskusi ini dimoderatori oleh Meghan Morris, Deputi Kepala Biro dari media Business Insider. 

Dalam diskusi tersebut, Anindya menjelaskan semakin banyaknya dunia usaha yang beralih ke green-shoring yang berbasis pada prioritas tanggung jawab terhadap lingkungan.

Dalam hal ini Grup Bakrie menyadari perlunya memindahkan produksi ke daerah yang memprioritaskan tanggung jawab lingkungan yang juga membuka peluang investasi besar terutama di Indonesia. 

Anindya menambahkan Indonesia memimpin dengan potensi energi terbarukan dari biofuel, solar, dan geothermal dan menargetkan untuk memproduksi 23 persen energinya dari sumber terbarukan pada tahun 2025, demi mendukung strategi net-zero jangka Panjang.

Anindya juga berpendapat di antara tantangan beralih ke green-shoring adalah memerlukan investasi signifikan dalam infrastruktur, teknologi hijau, dan kepatuhan ESG (Environmental, Social, and Governance), dengan pengembalian funding yang mungkin tertunda.

Selain menjadi narasumber dalam diskusi tersebut, Anindya juga berkesempatan menjadi narasumber dalam siaran langsung program Street Signs televisi CNBC Asia.

Ini adalah menjadi wawancara pertama dengan media internasional Anindya Bakrie sejak didapuk menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia pekan lalu. 

Dalam wawancara tersebut, Anindya menjelaskan  penunjukannya sebagai Ketua Umum Kadin pekan lalu menjadi momen yang tepat sebelum pelantikan pemerintahan baru Prabowo – Gibran.

 Anindya memprioritas tiga program utama dalam kepemimpinannya di Kadin.

"Kami berusaha melakukan tiga hal di Kadin Indonesia. Pertama, meningkatkan kemitraan publik-swasta, dan melibatkan banyak BUMN. Kedua, kita perlu melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan internasional untuk bekerja sama dengan Indonesia, karena Indonesia membutuhkan banyak kerja sama, investasi, dan ekspor. Ketiga, memberdayakan usaha kecil dan menengah, yang merupakan 90?ri perusahaan di Indonesia," ujar Anindya. 

Anindya menambahkan, hal baik mengenai pemerintahan Prabowo ke depan dalah merupakan kesinambungan dari Presiden Joko Widodo.

Anindya mengakui melihat kemajuan yang nyata atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5%. 

"Dan fokus Pak Prabowo sebagai presiden adalah pada reformasi struktural, infrastruktur digital, dan transisi energi serta peningkatan nilai tambah ekonomi,” tambahnya.

Anindya selaku CEO Bakrie & Brothers berharap pemerintahan Prabowo – Gibran juga memfokuskan pada hilirisasi critical minerals. 

"Indonesia memiliki banyak critical minerals seperti nikel, tembaga, dan timah yang termasuk lima teratas di dunia, serta potensi energi terbarukan hingga 500 gigawatt. Kita juga memiliki keanekaragaman hayati yang dapat dilindungi dan dikapitalisasi untuk mendukung pertumbuhan industri," ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai tanggapannya terhadap potensi kebijakan Pemerintahan Prabowo – Gibran terkait perdagangan bebas (FTA) dengan Amerika Serikat, Anindya Bakrie mengaku optimistis. 

“Saya pikir Pak Prabowo akan memperkuat FTA dengan AS. Karena apa yang kita lihat, Presiden Prabowo memiliki kesempatan—secara geopolitik—untuk menunjukkan Indonesia sebagai pemimpin Global South, tak hanya sebagai pemimpin Asia Tenggara, tetapi juga sebagai faktor penyeimbang antara “Timur” dan “Barat” yang justru dibutuhkan dunia.

Dan melihat rekam jejak beliau (Prabowo) dalam membangun diplomasi di masa lalu, termasuk sebagai Menteri Pertahanan saat ini, kita tidak bisa mengatakan hal lain selain optimis tentang apa yang bisa Indonesia lakukan ke depan.”