Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani angkat bicara soal dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak tengah melakukan evaluasi terhadap persoalan tersebut.

Sri Mulyani mengatakan, sudah meminta Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo untuk melakukan penelusuran. Sebab, berdasarkan informasi yang dihimpun terdapat 6 juta data NPWP yang bocor dan diperjualbelikan Rp 150 juta.

"Sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu melakukan evaluasi. Nanti akan disampaikan penjelasannya," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Baca juga: Disebut Gagal Ikut PON 2024 karena Tak Punya NPWP dan BPJS, Saaih Halilintar Beri Bantahan: Aneh

Informasi mengenai kebocoran data NPWP didengungkan oleh Pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto melalui akun X miliknya. Dia menuliskan, "Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah," tulis akun Teguh, @secgron.

Dalam tangkapan layan di forum jual beli data hasil peretasan, akun anonim tersebut bernama Bjorka. Terdapat daftar berisi 25 nama teratas yang terdapat di dalam 10 ribu sampel yang ada.

Di dalam sampel tersebut, menurut Teguh, tercantum data pribadi terkait NIK, NPWP, nama, alamat (kelurahan/kecamatan, provinsi), nama KPP, nama kanwil, dan lain-lain.

Misalnya, terdapat nama Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, Farchan Noor Rachman, Pratikno, Erick Thohir, Muhadjir Effendy, serta nama-nama lain.

Diketahui, dalam tangkapan layar tersebut juga tertulis situs BreachForum dengan user bernama Bjorka. "Pada sampel data ini kalian akan menemukan informasi pribadi termasuk Presiden Indonesia dan anaknya yang bodoh, serta jajaran pegawai Kementerian Keuangan serta kementerian lain yang tidak berguna," tulis Bjorka dalam tangkapan layar tersebut.