Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Sri Mulyani menyampaikan, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk menjadi UU APBN 2025. Dalam anggaran tersebut, DPR telah mengakomodasikan beberapa program prioritas dari pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Beberapa program prioritas dari presiden terpilih dan wapres terpilih antara lain program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, pemeriksaan kesehatan gratis, dan juga program ketahanan pangan dan energi," ujar Sri Mulyani di DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Baca juga: Apa Itu Susu Ikan? Gantikan Susu Sapi di Program Makan Siang Gratis, Ini Kandungan Gizinya

Sri Mulyani berharap, APBN 2025 menjadi instrumen yang tetap sehat kredibel dan efektif untuk membangun fondasi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun

"Keseimbangan antara meningkatkan kapasitas APBN membiayai program-program penting, namun juga menjaga kondisi dan iklim investasi," terang Sri Mulyani.

Selain itu, kata Sri Mulyani, belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp 1.160,09 triliun telah memasukkan program unggulan pemerintah baru, seperti untuk makan bergizi gratis senilai Rp 71 triliun.

"Renovasi sekolah Rp 20 triliun, pembangunan sekolah unggulan Rp 2 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun, penuntasan penanganan TBC Rp 8 triliun, lumbung pangan nasional Rp 15 triliun, dan peningkatan rumah sakit berkualitas Rp 1,8 triliun," kata Sri Mulyani.

Kemudian, kata Sri Mulyani, untuk transfer daerah senilai Rp 919,9 triliun adalah untuk menciptakan sinergi hormanisasi kebijakan pusat dan daerah, dan meningkatkan kualitas belanja produktif dan perbaikan local taxing power.

"Sehingga kemajuan daerah akan semakin diselaraskan, yang tertinggal bisa mengejar lebih cepat sehingga daerah-daerah makin mengalami konvergensi kemajuan," tutur Sri Mulyani.