Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyebut Jakarta akan jadi kota pertama dimulainya program canangan presiden terpilih Prabowo Subianto, pembangunan jutaan hunian layak bagi rakyat miskin. Jakarta dipilih jadi kota pertama lantaran Prabowo menyadari sulitnya mengakuisisi lahan, terlebih lahan-lahan di daerah.

“Lahan itu sangat-sangat susah untuk akuisisi. Jadi yang pertama saya bisa katakan, kita mulai di Jakarta,” kata Hashim di acara HUT ke-26 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), di Hotel InterContinental Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

Baca juga: Sudah Berjalan 7 Tahun, Program Sejuta Rumah Mencapai 7,98 juta Unit, Berapa Realisasi tahun Ini?

Alasan Jakarta jadi kota awal realisasi program, juga karena adanya ketersediaan lahan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya. Nantinya 153 pasar yang berada di bawah naungan Perumda Pasar Jaya, akan disulap menjadi komplek pasar dan perumahan.

“Nah yang akan kita laksanakan, 153 pasar itu nanti kita akan jadikan kompleks perumahan. Rumah untuk rakyat miskin. 153 pasar, kita akan bangun 153 kompleks pasar-pasar,” ungkap Hashim.

Menurut Hashim, ide ini sebenarnya adalah ide yang sudah dicanangkan sejak lama. Namun pada era pemerintahan kepala daerah terakhir, ide tersebut tak kunjung dilaksanakan.

Adik dari Prabowo ini kemudian menyinggung sosok kepala daerah sebelumnya yang hanya besar di mulut tapi nihil aksi. Padahal guna menyelesaikan urusan perumahan rakyat diperlukan realisasi lapangan.

“Ini sebetulnya sudah ide lama, tapi ternyata kepala daerah yang lama banyak omon-omon Pak. Banyak, apa, no action talk only. Yang lama Pak, yang lama ya. Bapak mengerti yang saya maksud. Maka sudah harus action, yang saya proporsikan action, jangan omon-omon dan action,” ucap Hashim.

Sebagai informasi Kementerian Perumahan jadi kementerian yang akan dihidupkan lagi pada era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Kementerian Perumahan sempat ditiadakan pada periode 1999-2004 oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. 

Baca juga: Makin Banyak Orang-orang Kaya Simpan Uang di Singapura Tapi Pasar Properti Turun

Kementerian ini kemudian dihidupkan lagi pada dua periode masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014. Namun Kementerian ini dilebur jadi satu dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hashim menjelaskan alasan dari pemisahan Kementerian Perumahan adalah karena program besar Prabowo Subianto yang ingin fokus membangun jutaan hunian untuk rakyat. Tak tanggung-tanggung, Prabowo mencanangkan pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan, dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun selama lima tahun memerintah.

“Hampir 11 juta, kalau tidak salah 10,7 juta itu menunggu antrean Pak Menteri. Yang dilaksanakan sejak 10 tahun hanya 200 ribu unit. Ada setiap tahun 800 ribu, terus sampai sekarang hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni,” kata Hashim.

Kebutuhan pembangunan jutaan hunian ini disebut karena adanya backlog perumahan atau kesenjangan jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Saat ini ada hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni. 

Angka itu membengkak lantaran sejak 10 tahun lalu, pembangunan unit rumah rakyat hanya berjalan 200 ribu unit, dari kebutuhan 1 juta unit. Kekurangan 800 ribu unit hunian itu menumpuk setiap tahun berjalan, hingga angkanya kini menjadi 11 juta unit.

Di sisi lain, ada 27 juta rumah yang dianggap pemerintah tidak layak huni. Sehingga kebutuhan rumah layak huni bagi rakyat, secara total menjadi 37 juta unit.

Apalagi perumahan tidak layak huni dinilai berkontribusi pada penyakit yang dialami masyarakat dan stunting pada anak-anak. Sebab kata Hashim, stunting bukan saja terjadi akibat kekurangan gizi, tapi juga ketidakmampuan rakyat mengakses air bersih, listrik yang memadai, atau hidup di lingkungan yang tidak sehat.

“Ini bisa berakibat kepada anak-anak dengan stunting. Karena stunting bukan hanya masalah gizi, tapi masalah lingkungan juga. Kalau anak-anak kecil kita minum air kotor dengan bakteri, dengan virus dan sebagainya, bisa mengakibatkan diare dan sebagainya. Nah Pak Prabowo sudah putuskan program besar,” jelas dia.

Soal pendanaan, Hashim menyatakan sudah memiliki investor yang akan berinvestasi dalam program tersebut. Salah satunya datang dari China.

Hashim mengaku sudah beberapa kali ke luar negeri, termasuk ke Kelantan, Malaysia, dan 2 kali ke Beijing untuk menemui calon investor atau pemodal. Dari sowannya tersebut, Hashim mengatakan investor China sudah siap untuk berinvestasi pada program milik Prabowo.

“Dari China sudah siap, dari kemudian siap, banyak sudah mau bangun rumah-rumah untuk rakyat bisnis kita,” lanjutnya.

Menurut Hashim, program pembangunan jutaan rumah layak huni bukan saja amal kepada rakyat miskin Indonesia, tapi menguntungkan secara bisnis.

“Karena ini bukan hanya amal saja tapi menguntungkan, tapi ini adalah untuk rakyat miskin kita,” katanya.

Kata Hashim, kendati banyak orang yang skeptis terhadap program besar Prabowo ini, namun dirinya menegaskan pemerintah mampu, dan kebutuhan pendanaannya akan segera hadir.

“Orang banyak yang skeptis, ragu-ragu apakah kita mampu dan sebagainya. Saya bisa katakan dalam hal ini, kita mampu, dana akan ada, kita akan bangun,” kata Hashim.