TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah pengamat memberi tanggapan terkait capaian ekonomi Indonesia di 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Athor Subroto, menilai resiliensi ekonomi Indonesia di bawah Presiden Jokowi patut diapresiasi. 

Untuk diketahui, resiliensi ekonomi adalah kemampuan sistem ekonomi negara bertahan, pulih, dan beradaptasi dengan baik dalam menghadapi gangguan atau krisis.

Pertumbuhan ekonimi Indonesia, kata Athor, dipandang stabil di angka 5 persen di saat dunia mengalami ketidakpastian ekonomi akibat pandemi dan krisis global.

"Adanya pertumbuhan ekonomi di level 5 itu suatu resiliensi ekonomi yang sangat luar biasa hingga saat ini," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (28/9/2024).

Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen.

Sementara capaian tahun 2022 sebesar 5,31 persen.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang memiliki efek ganda (multiplier effect) yang signifikan.

Termasuk program hilirisasi untuk menjaga agar proses ekonomi terjadi di dalam negeri.

"Sehingga dampaknya lebih luas bagi perekonomian nasional," ungkapnya. 

Sementara itu, pengamat politik ekonomi Faisal Chaniago, menyoroti pentingnya keberlanjutan program hilirisasi pada pemerintahan mendatang. 

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR Nilai Program Hilirisasi Perlu Berlanjut di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Hilirisasi akan menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia dan harus terus menjadi prioritas. 

"Pemerintah selanjutnya harus menjalankan hilirisasi karena ini akan menjadi income terbesar nanti," ujarnya, Kamis (26/9/2024).

Akademisi Universitas Bung Karno itu juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik melalui pendekatan yang harmonis.

Dia menyarankan presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk merangkul berbagai pihak guna mencegah potensi kegaduhan politik. 

“Merangkul dan menjaga harmonisasi, sehingga politik tetap stabil dan tidak terjadi kegaduhan, pendekatan politik harmonisasi itu yang harus dilakukan oleh Prabowo,” kata dia.

Sementara itu, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty menyoroti peningkatan konektivitas udara dalam 10 tahun terakhir.

Selain dari sektor hilirisasi, peningkatan konektivitas udara dinilai membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah-daerah di Indonesia. 

"Dengan adanya konektivitas udara, perekonomian daerah bisa tumbuh sekitar 5-10 persen,” ungkapnya.

Pembangunan infrastruktur udara ini bahkan menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti Papua.

"Konektivitas udara memudahkan masyarakat di daerah terpencil untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Selain itu, ketersediaan barang yang lebih baik berkontribusi pada penurunan harga kebutuhan pokok, yang sangat membantu masyarakat setempat," imbuhnya.

Baca juga: Kemenhub: Seluruh Transportasi IKN Gunakan Kendaraan Bebas Emisi

Tak hanya itu, konektivitas udara juga membuka peluang baru bagi perekonomian daerah melalui sektor pariwisata.

Wisatawan kini lebih mudah menjangkau daerah-daerah terpencil yang memiliki potensi wisata, sehingga menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat lokal.

Konektivitas udara juga membantu mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

"Dengan pembangunan yang inklusif, masyarakat di wilayah terpencil pun turut merasakan manfaat ekonomi," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Chaerul Umam)