Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penerapan digitalisasi dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan.

Langkah ini bertujuan untuk mencegah kebocoran BBM bersubsidi yang seharusnya hanya diterima oleh golongan yang berhak.

Inovasi untuk Mencegah Kecurangan

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menjelaskan bahwa digitalisasi merupakan inovasi penting untuk mengurangi penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

"Edukasi dan sosialisasi akan terus kami gencarkan agar para nelayan terbiasa dengan sistem ini. Ini adalah upaya pemerintah untuk mencegah kecurangan," ungkap Latif dalam keterangannya pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Sistem QR Code untuk Nelayan

Melalui sistem yang baru, para nelayan akan menggunakan QR Code untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

"Pemerintah telah menyiapkan BBM subsidi dan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Pemalang, Jawa Tengah," tambahnya.

Peresmian SPBUN di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, berlangsung pada Minggu, 13 Oktober 2024, dan dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, Trian Yunanda.

Peresmian ini melibatkan kerjasama dengan beberapa pihak, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, BPH Migas, Pertamina, dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Harapan untuk Nelayan Kecil

Dengan adanya SPBUN, diharapkan dapat mengatasi masalah nelayan kecil terkait kebutuhan bahan bakar solar, khususnya BBM bersubsidi di wilayah Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi nelayan dan meningkatkan efisiensi dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).