Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terbentuknya Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo Subianto ditandai dengan banyak munculnya kementerian koordinator baru yang mengurusi bidang ekonomi.

Direktur Eksekutif The Prakarsa, AH Maftuchan mengungkapkan, pada dasarnya tugas kementerian koordinator atau Kemenko adalah untuk mengkoordinasi kerja kementerian dan lembaga yang berada di bawahnya.

Namun, apabila jumlah kemenko terlalu banyak, hal ini tentunya malah justru menjadi bumerang. Yakni akan membuat Prabowo-Gibran memerlukan upaya lebih dalam melakukan sinkronisasi.

"Kalau kementerian koordinator terlalu banyak irisannya antara kementerian koordinator, maka saya khawatir nanti antar mereka perlu ada yang mengkoordinasi," ucap Maftuchan dalam sesi diskusi di YouTube Tribunnews, dikutip Selasa (22/10/2024).

"Ini akan membawa beban kerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran di dalam proses sinkronisasi antar Kementerian dan lembaga," sambungnya.

Hal ini semakin rumit, setelah Presiden Prabowo Subianto juga secara tiba-tiba membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua DEN.

Dengan beragamnya kementerian koordinator dan lembaga, ikut memunculkan bos baru di dalam kabinet.

Dengan kata lain, memerlukan waktu lebih atau menggelar rapat tambahan untuk mengambil kebijakan, yang tentunya dalam rapat tersebut harus dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Kabinet Merah Putih Punya Nomenklatur Baru, Seskab Mayor Teddy Tak Perlu Pensiun dari TNI

"Karena beliau berdua harus mengkoordinir untuk supervisi Kementerian Koordinator. Sementara Kementerian Koordinator harusnya tidak perlu dikoordinasikan, tidak perlu di supervisi. Harusnya kan direct langsung ke Presiden," pungkasnya.