Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi XII DPR RI, Muh Haris, menegaskan pentingnya akurasi dalam pelaksanaan peralihan subsidi energi, termasuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang lebih tepat sasaran.

Haris menyampaikan, bantuan subsidi harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang paling membutuhkan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. 

Dia mendukung asal pengalihan subsidi menjadi BLT tepat sasaran.

Baca juga: Bahlil Ungkap Pemerintah Siapkan Skema Perubahan Subsidi BBM

"Namun, perlu dipastikan agar mekanisme penyaluran yang diterapkan benar-benar efektif dan tepat sasaran," ujar Muh Haris di DPR, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Sebab, pemerintah dapat menghemat anggaran dan mengalokasikan bantuan secara langsung kepada keluarga-keluarga yang benar-benar membutuhkan, terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan.

"Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada validitas data penerima," terang Haris.

Pendataan yang akurat dan real-time sangat diperlukan agar tidak ada kebocoran atau penerima bantuan yang tidak layak. 

Penggunaan teknologi digital dan koordinasi lintas sektor dapat menjadi solusi untuk memastikan ketepatan data penerima BLT.

"Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar sampai ke masyarakat yang layak menerima," imbuh Haris.

Haris juga menekankan bahwa pelibatan pemerintah daerah dan pemantauan ketat juga diperlukan dalam implementasi skema ini. 

Dengan pendekatan berbasis data dan evaluasi berkala, diharapkan peralihan subsidi ini tidak hanya efisien dalam anggaran negara tetapi juga tepat guna bagi masyarakat.

Selain memastikan akurasi data, Muh Haris juga mengingatkan pentingnya transparansi dan edukasi kepada masyarakat terkait perubahan skema subsidi ini.

"Pemerintah perlu melakukan sosialisasi intensif untuk menginformasikan perubahan skema subsidi, termasuk syarat dan mekanisme pencairannya," kata Haris.

Berdasarkan APBN 2024 alokasi anggaran subsidi energi mencapai Rp189,1 triliun, yang terdiri dari Subsidi BBM dan LPG 3 kg sebesar Rp113 triliun dan Subsidi Listrik sebesar Rp75,8 triliun.

Perubahan skema subsidi menjadi BLT diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp150 triliun per tahun. Penghematan ini diharapkan dapat dialokasikan untuk program pembangunan lainnya yang lebih produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.