Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait tengah menyiapkan sebuah "kejutan" yang berkaitan dengan bagaimana agar bisa menurunkan harga rumah bagi masyarakat kecil.

Ara, sapaan akrab Maruarar, mengungkap bahwa pemerintah sedang berupaya untuk mengurangi salah satu komponen biaya yang selama ini membebani rakyat dalam hal pembiayaan rumah.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN untuk menyusun langkah yang dapat meringankan biaya rumah.

Baca juga: Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Petakan Lahan Milik BUMN untuk Disulap Jadi Perumahan Rakyat

"Besok (Jumat 8 November) malam kami akan bertemu dan mengabarkan satu kabar baik, di mana salah satu bentuk apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan dikurangi," kata Ara dalam konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024) malam.

"Kalau biaya kurang, berarti harga kurang enggak? Berarti rakyat belinya lebih turun gak? Jadi kita sinerginya itu langsung bisa dapet 5 persen pengurangan dari satu langkah kebijakan," lanjutnya.

Maruarar menyebutkan bahwa ada beberapa variable yang terlibat dalam pembangunan rumah seperti tanah, bangunan, perizinan, dan pajak.

Dengan kebijakan baru yang sedang disiapkan, salah satu variable biaya akan dihapus, yang akan berdampak pada penurunan harga rumah.

"Kalau satu di variable biayanya itu tidak jadi lagi, misalnya dari 10 jadi 9, yang satu di-take out, saya mau tanya, biayanya berkurang apa enggak?" ujar Ara.

"Kalau variable biayanya berkurang harusnya harga rumahnya berkurang enggak? Nah, tolong doakan semoga itu bisa jalan," sambungnya.

Politikus Partai Gerindra itu kemudian menyinggung pajak jangan dibebani kepada rakyat. Justru, menurut Ara, seharusnya masyarakat diberi insentif.

Ia mengatakan bahwa terealisasi atau tidaknya kebijakan ini bukan tergantung pada dirinya. Ara pun berharap antar kementerian bisa saling bersinergi dalam mewujudkan ini.

"Yang punya otoritas bukan Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) dan saya. Ini kan otoritasnya bukan di kami. Kalau otoritasnya di saya, saya sudah ketuk palu dari kemarin," pungkas Ara.