TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian dan visi besar terhadap swasembada energi. Upaya itu dinilai dapat terpenuhi dengan memberikan perhatian terhadap industri hulu minyak dan gas (migas) nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi presiden terkait swasembada energi, salah satunya dengan penguatan industri hulu migas. Sumber daya energi Indonesia sendiri dinilai masih banyak yang belum dioptimalkan.

Bahlil menekankan pentingnya upaya terobosan dan kerja keras dalam mewujudkan swasembada energi melalui sektor hulu migas dengan peningkatan lifting.  SKK Migas sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang melakukan B2B dengan KKKS diharapkan akan akomodatif, responsif, sekaligus melakukan penyesuaian diri terhadap tantangan hari ini dan ke depan.

Baca juga: Perkuat Sektor Energi, Perusahaan Migas RI Kerja Sama dengan Thailand Senilai 4 Miliar Dolar AS

"Harapan saya pada industri hulu migas ini jelas sebagai salah satu sektor dalam mendukung upaya ketahanan energi. Oleh karena itu, saya meminta SKK Migas untuk melakukan penataan sistem yang menghambat. Kita harus mampu wujudkan swasembada energi seperti apa yang menjadi program pemerintah ini," ujarnya.

Dia juga menyoroti pentingnya optimalisasi kinerja sumur-sumur eksplorasi melalui intervensi teknologi dan peningkatan investasi. Bahkan Bahlil berencana untuk memanfaatkan kembali sumur-sumur tua (idle) agar dapat kembali menghasilkan migas untuk kebutuhan dalam negeri.

“Untuk mencapai swasembada energi tidak ada cara lain, kita harus mengoptimalkan sumur-sumur kita, baik yang mau dieksplorasi ataupun yang sudah selesai dieksplorasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Praktisi dan Pengamat Energi Tumbur Parlindungan mengatakan bahwa sektor hulu migas berperan penting dalam mencapai swasembada energi dengan mendorong eksplorasi minyak dan gas bumi sebagai cadangan baru.

Tumbur menilai, swasembada energi ini harus sejalan dengan peningkatan investasi sektor hulu migas. Oleh karena itu penting bagi pemerintah membuka akses investasi yang menarik bagi para investor untuk masuk ke sektor hulu migas di dalam negeri.

“Kebutuhan fossil fuel kita masih di atas 85 persen. Oleh karena itu investasi hulu migas masih sangat diperlukan untuk meningkatkan lifting, tidak ada cara lain. Kita memiliki resources yang sangat menarik. Faktor non-resources seperti birokrasi dan lain sebagainya harus turut mendukung,” kata Tumbur.

Baca juga: Pertamina Perkuat Bisnis Rendah Karbon untuk Dukung Target Percepat Transisi Energi Berkelanjutan

Untuk membuat iklim investasi yang menarik investor, lanjut Tumbur, antar kementerian dan lembaga juga perlu melakukan kolaborasi dan membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap industri. Dia berharap, tidak ada lagi aturan yang tumpang tindih ke depannya.

"Sekarang dengan pemerintahan baru ini sedang dilihat dan diperhitungkan kembali seberapa menarik investasi hulu migas di Indonesia. Kita bisa tunggu enam bulan ke depan gestur pemerintah seperti apa,” ucapnya.

Lebih lanjut, Tumbur menyoroti wacana transisi energi, di mana pemberdayaan energi baru terbarukan (EBT) masih sangat sulit diimplementasikan. Sedangkan kebutuhan akan energi tetap harus terpenuhi. Sebab itu, energi fosil seperti minyak dan gas masih sangat relevan untuk memenuhi kebutuhan energi saat ini.

“Renewable energy kenyataannya tidak semanis itu. Banyak negara yang ingin implementasikan, tapi akhirnya balik lagi memanfaatkan energi fosil. Jadi ini kesempatan kita untuk memaksimalkan potensi migas dalam negeri. Tidak ada opsi lain selain menarik investor,” pungkasnya.