Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan, pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN akan dilakukan secara bertahap mulai 2025.

Menurutnya, OIKN masih terus memonitor berapa kantor Kementerian dan Lembaga yang sudah siap beroperasi dan jumlah pasti para ASN untuk bisa berpindah tugas ke IKN. 

"Iya (ASN pindah 2025), tapi bertahap kan. Saya harus melaporkan kantor-kantor semua sudah siap. Tapi eselon satu berapa saja, eselon dua berapa, dan staf berapa termasuk hunian nya," kata Basuki usai menyambangi kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Di satu sisi, Basuki belum bisa memastikan waktu pasti pemindahan ASN ke IKN. Sebab menurutnya, hal itu tergantung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

"Tergantung Menpan-RB. Itu semua," jelasnya.

Sebelumnya Basuki juga melaporkan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas setelah resmi dilantik sebagai Ketua OIKN.

Pembangunan IKN nantinya dibagi dalam dua tahap yakni pada tahun 2025 dan 2028 mendatang. Program pertama dalam pembangunan IKN di tahun depan itu adalah kepastian terhadap pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Terkait hal ini, Basuki berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

"2025 saya sudah koordinasi dengan Menpanrb tentang kepastian kepindahan awal dari para ASN. Kalau itu memang jadi berarti apa yang harus saya lakukan. Ekosistem pada 2025," jelas Basuki.

Basuki mengatakan, pembangunan perkantoran ditargetkan akan selesai pada akhir Desember 2024 termasuk hunian 47 tower untuk para ASN.

Baca juga: Pemerintah: Meski Sudah Ada UU IKN dan UU DKJ, Selama Belum Ada Keppres, Jakarta Masih Ibu Kota

Selain itu, beberapa gerai makanan juga sudah tersedia di IKN.

"Semua perkantoran sudah akan selesai Desember. Hunian 47 tower sudah akan selesai, sudah siap semua. Ekosistem kotanya di bawah Kemenko itu sudah banyak gerai-gerai yang buka. Selain Excelso yang sekarang itu sudah ada beberapa yang rumah makan juga sudah buka," tegas Basuki.

Sedangkan untuk tahun 2028, Basuki menyebut bahwa OIKN diberikan tugas dalam membangun gedung-gedung perkantoran dan hunian yudikatif.

Baca juga: Menhub Dudy Akui Tak Tahu soal Rencana Pengembalian Kereta Otonom IKN ke China

Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Serta kantor dan hunian legislatif meliputi DPR, DPD, MPR. Termasuk jalan-jalannya. 

"Ini semua yang saya laporkan. Kemudian saya memohon dukungan beliau, arahan beliau juga untuk ke depannya sampai dengan 2028. Untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif termasuk hunian nya yang perintah Bapak Presiden yang harus saya selesaikan," jelasnya.