UMSK Tak Disahkan Sesuai Rekomendasi, Ribuan Buruh se-Jabar Bakal Aksi di DPRD Kabupaten/Kota
Beberapa elemen buruh daerah yang akan melakukan aksi antara lain di Bekasi, Bogor, Karawang, Purwakarta, Bandung, Depok, Subang dan Cirebon.
Penulis: Reza Deni
Editor: Choirul Arifin
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan buruhJawa Barat akan turun ke jalan pada hari Senin (23/12/2024) esok untuk menggelar aksi serentak di berbagai kantor DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Beberapa elemen buruh daerah yang akan melakukan aksi antara lain di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, hingga Depok.
Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan aspirasi terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2025.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Barat, Suparno, yang juga menjabat sebagai Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) KSPI Jawa Barat, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan mendesak DPRD agar segera mengeluarkan surat rekomendasi kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat terkait penetapan UMSK 2025.
"Dari 18 kabupaten/kota yang telah mengajukan rekomendasi UMSK, Pj Gubernur hanya menetapkan UMSK di dua kabupaten/kota, yakni Depok dan Subang. Itu pun nilai UMSK yang ditetapkan berbeda dari hasil kesepakatan Dewan Pengupahan di kedua daerah tersebut. Di Depok misalnya, Dewan Pengupahan merekomendasi 20 KBLI, tetapi hanya disahkan 5 KBLI," kata Suparno dalam keterangan yang diterima, Sabtu (21/12/2024).
Keputusan Pj Gubernur Bey Machmudin yang tidak mengesahkan UMSK sesuai rekomendasi Bupati/Walikota di Jawa Barat dinilai melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Putusan MK tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa UMSK harus diberlakukan.
"Dengan tidak diberlakukannya UMSK, Pj Gubernur telah mengabaikan putusan konstitusi yang esensial dan arahan Presiden Prabowo Subianto," tambahnya.
Oleh karena itu, selain mendorong penetapan UMSK 2025, aksi ini juga mendesak DPRD untuk merekomendasikan pencopotan Pj Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri.
Baca juga: Apindo Ungkap Pengusaha Dapat Tekanan dalam Penetapan Upah Sektoral, Menakar Diminta Bikin Panduan
"Tujuan aksi hanya ada dua: meminta DPRD mengeluarkan surat rekomendasi penetapan UMSK 2025 dan mendesak pencopotan Pj Gubernur Bey Machmudin," ujar Suparno.
Suparno juga menegaskan bahwa aksi ini tidak dilakukan di Kantor Bupati/Walikota, mengingat kepala daerah sudah memberikan rekomendasi UMSK kepada Pj Gubernur.
